Pemimpin Hizbullah Naim Qassem menolak keras perjanjian kerangka kerja yang ditandatangani perwakilan Lebanon dan Israel di Washington. Ia menyebut kesepakatan yang dimediasi Amerika Serikat itu tidak sah dan menilai isinya merugikan kedaulatan Lebanon.
Qassem menyampaikan sikap itu melalui video yang ditayangkan saluran TV Lebanon Al-Manar. Ia menegaskan bahwa perjanjian tersebut bukan jalan keluar yang adil, melainkan bentuk tekanan politik yang dinilai memperlemah posisi Lebanon.
Sorotan penolakan Hizbullah
Dalam pernyataannya, Qassem mengatakan bahwa ketentuan dalam nota kesepahaman Iran-AS harus dijalankan. Ia juga menyebut perjanjian yang dirampungkan di Washington sebagai sesuatu yang “menghina” dan “memalukan”.
Pernyataan itu memperlihatkan penolakan Hizbullah terhadap proses yang melibatkan Washington sebagai mediator. Bagi kelompok tersebut, kesepakatan itu tidak hanya soal teknis keamanan, tetapi juga menyangkut martabat dan hak politik Lebanon.
Isu penarikan pasukan dan pelucutan senjata
Qassem juga menyoroti klausul yang mengaitkan penarikan pasukan Israel dengan pelucutan senjata Hizbullah. Ia menyebut gagasan itu sangat berbahaya dan melanggar seluruh “garis merah” yang selama ini dijaga kelompok tersebut.
Poin ini menjadi salah satu pemicu utama penolakan Hizbullah terhadap perjanjian itu. Bagi Qassem, menyatukan dua isu tersebut dalam satu kerangka justru memberi tekanan besar pada Hizbullah tanpa jaminan yang setara bagi Lebanon.
Latar gencatan senjata yang masih rapuh
Sebelumnya, Reuters melaporkan bahwa Israel dan Hizbullah telah menyepakati gencatan senjata yang mulai berlaku pada 19 Juni, mengutip seorang pejabat Amerika Serikat. Namun, bentrokan dan aksi saling serang tetap terjadi pada 20 Juni, sehingga kesepakatan itu belum benar-benar meredakan ketegangan.
Kepala staf pasukan pertahanan Israel, Eyal Zamir, bahkan menggambarkan gencatan senjata tersebut sebagai rapuh. Ia menyerukan pasukan untuk tetap bersiap menghadapi kemungkinan eskalasi lanjutan, yang menunjukkan situasi di lapangan masih jauh dari stabil.
Implikasi bagi Lebanon dan kawasan
Penolakan Hizbullah menambah panjang daftar hambatan dalam upaya meredakan konflik antara Lebanon dan Israel. Di satu sisi, ada dorongan diplomatik yang dimediasi AS untuk mencari formula penyelesaian, tetapi di sisi lain masih ada keberatan keras dari kelompok bersenjata utama di Lebanon.
Dalam konteks itu, perjanjian di Washington belum terlihat mampu membangun kepercayaan semua pihak. Selama isu kedaulatan, penarikan pasukan, dan pelucutan senjata masih diperdebatkan, ketegangan antara Lebanon dan Israel berpotensi terus berlanjut.