Laporan terbaru Jaringan Pembela Hak Asasi Manusia Tiongkok (CHRD) menyorot sisi gelap pendidikan vokasi di Tiongkok. Program yang seharusnya memberi keterampilan kerja justru disebut ikut memasok anak-anak ke pabrik berisiko tinggi.
Di atas kertas, Tiongkok sudah meratifikasi konvensi internasional dan memiliki aturan untuk melindungi anak di bawah umur dari pekerjaan berbahaya. Namun, menurut CHRD, perlindungan itu sering hanya berhenti sebagai teks hukum tanpa penegakan yang memadai.
Magang yang berubah menjadi kerja paksa murahan
CHRD mencatat ada sekitar 41 juta siswa sekolah menengah di Tiongkok, dan sekitar 12 juta di antaranya terdaftar dalam program kejuruan. Dari sana, setidaknya sebelas provinsi disebut mengirim siswa ke tempat kerja yang berbahaya antara 2019 dan 2025.
Penempatan itu kerap berlangsung dalam shift 10 hingga 12 jam, termasuk malam hari, dan sering kali tidak sesuai dengan bidang studi mereka. Dalam praktiknya, magang yang semestinya mendidik justru berubah menjadi sumber tenaga kerja murah dan patuh.
| Temuan Utama | Rincian | Periode |
|---|---|---|
| Siswa vokasi terdampak | Sekitar 12 juta dari 41 juta siswa sekolah menengah | Data terbaru yang dikutip CHRD |
| Provinsi terlibat | Setidaknya 11 provinsi | 2019-2025 |
| Jam kerja | Shift 10 hingga 12 jam, termasuk malam hari | 2019-2025 |
Kematian, cedera, dan klausul yang mengejutkan
Laporan itu juga mencatat tiga kematian siswa antara 2020 dan 2022. Salah satunya adalah remaja 17 tahun bernama Yang, yang disebut dipaksa menjalani shift melelahkan di lantai pabrik dan ditolak perawatan medis ketika jatuh sakit.
Yang lebih mencengangkan, perjanjian magangnya memuat klausul yang menyatakan bahwa jika ia melakukan “lompatan dari gedung, melukai diri sendiri, atau bunuh diri”, tanggung jawab akan jatuh pada dirinya dan orang tuanya. CHRD menilai klausul itu memperlihatkan bagaimana sistem sudah mengantisipasi bahaya, lalu berupaya menghindari tanggung jawab.
Kasus lain yang diungkap menunjukkan siswa mengalami amputasi, cedera remuk, dan jatuh parah akibat mesin yang tidak aman serta pengawasan yang lemah. Banyak di antara mereka juga menerima upah di bawah upah minimum, sementara perantara ilegal ikut mengambil komisi dari pendapatan yang sudah minim.
Pelanggaran meluas di banyak sektor
Penyalahgunaan tidak hanya terjadi di program magang. CHRD menemukan anak-anak berusia 13 tahun bekerja di industri manufaktur, hiburan, dan jasa.
Di Dongguan, pihak berwenang disebut mengeluarkan 59 surat tilang pada Juli 2024 untuk pelanggaran pekerja anak. Meski angka itu besar, laporan CHRD menekankan bahwa pemerintah Tiongkok tidak membuka data penegakan hukum secara komprehensif.
| Contoh Temuan | Detail | Waktu |
|---|---|---|
| Anak bekerja di sektor tertentu | Manufaktur, hiburan, dan jasa | Tidak disebutkan rinci |
| Pelanggaran di Dongguan | 59 surat tilang untuk pelanggaran pekerja anak | Juli 2024 |
CHRD menyebut para penelitinya bekerja dalam kondisi intimidasi dan penindasan informasi. Situasi itu membuat dokumentasi kasus menjadi sulit, terutama ketika data resmi tidak dibuka ke publik.
Kuota sekolah dan keuntungan perusahaan
Laporan tersebut menggambarkan adanya tekanan struktural dari banyak arah. Sekolah disebut terdorong memenuhi kuota magang, sementara perusahaan diuntungkan oleh aliran tenaga kerja murah dengan pengawasan minimal.
Lembaga penyalur tenaga kerja juga disebut ikut menjadi perantara magang secara ilegal, sehingga tanggung jawab atas keselamatan siswa makin kabur. Dalam beberapa kasus, pengadilan memang memerintahkan perusahaan membayar ganti rugi, tetapi akar persoalannya tetap tidak berubah.
CHRD menilai aturan Tiongkok tentang pengelolaan magang siswa sekolah vokasi sebenarnya sudah mensyaratkan magang yang edukatif, diawasi, dan aman. Hukuman pelanggaran bahkan bisa mencapai 1 juta RMB, tetapi laporan itu menyebut tidak ada data publik yang jelas mengenai seberapa sering hukuman tersebut benar-benar diterapkan.
Laporan tersebut mendesak penangguhan segera magang wajib sampai hak-hak anak benar-benar dijamin. CHRD juga meminta pemerintah merilis data yang transparan, memperkuat penegakan hukum, dan menyediakan saluran pelaporan yang independen.
Di sisi lain, laporan itu menyerukan perusahaan Tiongkok maupun internasional untuk melakukan dan mempublikasikan uji tuntas hak asasi manusia sesuai Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. CHRD juga meminta pengawasan internasional melalui Komite PBB tentang Hak Anak dan Organisasi Buruh Internasional.
Dengan temuan tersebut, CHRD menyimpulkan bahwa sistem pendidikan vokasi Tiongkok dalam bentuk saat ini membuat anak di bawah umur rentan terhadap eksploitasi, bahaya, dan pelecehan. Hingga ada perubahan nyata, jutaan siswa tetap berada dalam risiko di balik tembok pabrik dan data yang tertutup.
