Desakan untuk membatalkan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat kini menguat di parlemen Iran. Sebanyak 180 anggota parlemen meminta para pemimpin negara itu mengumumkan pembatalan kesepakatan yang sebelumnya disepakati untuk menghentikan konflik.
Langkah politik ini mencerminkan memburuknya hubungan setelah serangan udara terbaru yang disebut melanggar kesepahaman. Menurut laporan www.viva.co.id, seruan itu juga mencakup dorongan agar Iran mengambil langkah balasan yang lebih tegas.
Isi tuntutan anggota parlemen
Dalam pernyataan yang dikutip Kantor Berita Fars, para legislator menyerukan pembatalan memorandum dengan AS, pembentukan komisi khusus untuk menyelidiki negosiasi, pengesahan undang-undang mengenai pengelolaan Selat Hormuz, serta dukungan komprehensif bagi angkatan bersenjata Iran. Pernyataan itu dilaporkan disampaikan pada Selasa, 14 Juli 2026.
| Isi Seruan | Tujuan |
|---|---|
| Pembatalan MoU dengan AS | Mengakhiri kesepakatan damai yang dinilai tak lagi dijalankan |
| Komisi khusus | Menyelidiki negosiasi dengan AS |
| Undang-undang Selat Hormuz | Memperkuat pengelolaan jalur strategis tersebut |
| Dukungan untuk angkatan bersenjata | Memberi dukungan komprehensif kepada militer Iran |
Kesepakatan yang kembali dipersoalkan
AS dan Iran disebut menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni untuk menghentikan konflik yang dimulai sejak 28 Februari. Namun, pada 8 Juli, pasukan AS kembali melancarkan serangan udara terhadap Iran.
Serangan itu, menurut Komando Pusat AS atau CENTCOM, merupakan tanggapan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Iran kemudian membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan AS di Kuwait, Bahrain, dan Yordania.
Rangkaian peristiwa tersebut membuat kesepakatan damai itu kembali berada dalam tekanan politik. Bagi parlemen Iran, serangan udara terbaru menjadi alasan utama untuk menuntut pembatalan resmi MoU yang sebelumnya diharapkan meredakan konflik.
