Keir Starmer resmi mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Inggris pada Senin (20/7), di tengah tekanan politik yang terus menguat dalam beberapa waktu terakhir. Keputusan itu mengakhiri masa kepemimpinannya setelah kritik terhadap kinerja pemerintah dan desakan dari internal Partai Buruh semakin menonjol.
Starmer menyampaikan pengunduran dirinya langsung kepada Raja Charles III dalam pertemuan di Istana Buckingham. Surat pengunduran diri tersebut diterima oleh kepala negara Inggris itu.
Pengunduran Diri Disampaikan kepada Raja
Pernyataan resmi Kerajaan Inggris menyebut Starmer telah menghadap Raja pada pagi hari untuk menyerahkan pengunduran dirinya. Pernyataan itu juga mencatat pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Pertama diterima oleh Yang Mulia.
Menurut pernyataan Kerajaan Inggris yang dikutip The Guardian, “Keir Starmer menghadap Raja pagi ini dan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Pertama, yang dengan senang hati diterima oleh Yang Mulia.” Pertemuan di Istana Buckingham menjadi tahap resmi yang menandai berakhirnya jabatan Starmer di pemerintahan.
Sebelum menuju Istana Buckingham, Starmer terlebih dahulu berpidato di depan Kantor Perdana Menteri di Downing Street. Ia menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan perpisahan kepada masyarakat Inggris.
Dalam pidatonya, Starmer mengatakan akan segera menemui Raja untuk mengakhiri masa tugasnya. “Saya akan segera menemui Yang Mulia Raja untuk menyampaikan pengunduran diri saya dan mengakhiri masa jabatan saya sebagai perdana menteri. Tugas saya sudah selesai,” ujarnya.
| Periode | Peristiwa |
|---|---|
| Pemilu 2019 | Partai Buruh mengalami kekalahan besar. |
| Enam setengah tahun | Starmer memimpin Partai Buruh sebelum pengunduran dirinya. |
| Pemilu 2024 | Partai Buruh kembali meraih kemenangan. |
| Senin (20/7) | Starmer menyerahkan pengunduran diri kepada Raja Charles III. |
Menilai Tugas Politiknya Telah Selesai
Starmer menyinggung perjalanan politiknya selama memimpin Partai Buruh dalam enam setengah tahun terakhir. Ia menyatakan partai tersebut mampu bangkit setelah kekalahan besar pada Pemilu 2019 dan kemudian memenangkan pemilu pada 2024.
Ia menyebut kesempatan memimpin Inggris sebagai kehormatan terbesar dalam hidupnya. Starmer juga menyatakan keyakinannya bahwa Inggris kini lebih kuat dan lebih adil dibandingkan dua tahun sebelumnya.
“Sejak saat itu, merupakan suatu kehormatan terbesar dalam hidup saya melayani Anda dan negara besar ini sebagai perdana menteri, dan saya yakin bahwa Inggris sekarang lebih kuat dan lebih adil daripada dua tahun yang lalu,” ungkap Starmer. Pernyataan itu menjadi bagian dari penilaian dirinya atas masa kepemimpinannya di pemerintahan.
Klaim Capaian Pemerintahan
Dalam pidato perpisahannya, Starmer mengeklaim pemerintahannya mencatat capaian di sejumlah sektor. Ia menyebut ekonomi Inggris menjadi lebih kuat dan kualitas layanan publik mengalami peningkatan.
Starmer juga menyatakan angka kemiskinan menurun selama pemerintahannya. Selain itu, ia mengeklaim tingkat imigrasi berhasil ditekan.
Di bidang pertahanan dan keamanan, Starmer mengatakan kemampuan nasional Inggris semakin kokoh. Ia juga menyebut posisi Inggris di tingkat internasional meningkat selama masa pemerintahannya.
Berbagai klaim tersebut disampaikan saat Starmer menutup masa tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Namun, tekanan politik terhadapnya tetap meningkat dalam beberapa bulan terakhir.
Tekanan dari Publik dan Internal Partai
Isu pengunduran diri Starmer telah beredar sejak bulan lalu seiring kritik masyarakat terhadap penanganan persoalan ekonomi. Sejumlah pihak menilai pemerintah belum mampu menjawab masalah ekonomi secara memuaskan.
Tekanan juga datang dari internal Partai Buruh. Sejumlah anggota partai meminta Starmer mundur setelah kekalahan Partai Buruh dalam pemilu sela yang dinilai melemahkan posisinya sebagai pemimpin partai dan kepala pemerintahan.
Pengunduran diri ini menutup periode Starmer sebagai pemimpin Partai Buruh sekaligus Perdana Menteri Inggris. Langkah resminya di hadapan Raja Charles III berlangsung setelah tekanan publik dan politik internal terus membayangi kepemimpinannya.
