Keputusan Wali Kota Yawata, Shoko Kawata, mengambil cuti melahirkan memicu perdebatan di Jepang. Sorotan utama datang karena ia disebut sebagai wali kota pertama di negara itu yang menjalani cuti melahirkan saat masih menjabat.
Perdebatan tidak hanya menyangkut hak pemimpin daerah untuk memiliki anak, melainkan juga persoalan gaji selama masa cuti. Sejumlah warga mendukung hak tersebut, sementara yang lain mempertanyakan pembayaran penuh bagi pejabat yang tidak menjalankan tugas sementara waktu.
Belum Ada Protokol untuk Wali Kota
Yawata memiliki ketentuan cuti melahirkan selama 16 pekan bagi pekerja swasta. Namun, belum ada protokol serupa yang secara khusus mengatur cuti melahirkan bagi seorang wali kota, sehingga Kawata perlu membuat pengaturannya sendiri.
Kawata mengaku terkejut mengetahui dirinya menjadi wali kota pertama yang mengambil cuti melahirkan. “Saya sendiri sangat terkejut mengetahui saya adalah wali kota pertama [yang mengambil cuti melahirkan],” katanya, seperti dikutip Reuters.
Menurut Kawata, situasi tersebut memperlihatkan masih terbatasnya jumlah perempuan muda maupun perempuan secara umum yang menduduki jabatan wali kota. Ia menilai kondisi itu juga menunjukkan perlunya perubahan dalam akses perempuan terhadap posisi kepemimpinan.
“Ini membuat saya menyadari bahwa sampai sekarang memang belum banyak perempuan muda, atau perempuan pada umumnya, yang menjadi wali kota,” ujar Kawata. Pernyataan itu menempatkan cuti melahirkan sebagai bagian dari pembicaraan yang lebih luas mengenai kesetaraan gender dan pola kerja.
Aturan Cuti dan Pembayaran
Perempuan di Jepang secara hukum berhak mengajukan cuti melahirkan sekitar 14 pekan. Dalam ketentuan yang disebutkan, cuti tersebut biasanya dibayar sekitar dua pertiga dari upah dan disertai bonus melahirkan.
| Kelompok | Durasi Cuti | Ketentuan Pembayaran |
|---|---|---|
| Pekerja swasta di Yawata | 16 pekan | Tidak dirinci |
| Perempuan di Jepang secara hukum | Sekitar 14 pekan | Sekitar dua pertiga upah dan bonus melahirkan |
| Sejumlah pekerja pemerintah | Tidak dirinci | Dilaporkan mendapat ketentuan lebih baik |
Ketentuan bagi pekerja pemerintah disebut dapat lebih baik dibanding aturan umum tersebut. Meski demikian, tidak adanya protokol khusus untuk wali kota membuat kasus Kawata menjadi perhatian tersendiri.
Ibu rumah tangga bernama Chie Fujita menyatakan mendukung hak Kawata untuk cuti saat melahirkan. Namun, ia menyampaikan keberatan jika wali kota tersebut tetap menerima gaji 100 persen selama masa cuti.
“Saya perempuan, dan saya sendiri pernah melahirkan, jadi saya percaya bahwa sebagai hak perempuan, dia seharusnya bisa mengambil cuti saat melahirkan,” kata Fujita. Ia kemudian menegaskan bahwa dirinya tidak setuju apabila gaji penuh tetap dibayarkan selama cuti.
Pesan di Balik Keputusan Kawata
Kawata memandang reformasi gaya kerja dan kesetaraan gender perlu diterapkan secara nyata, termasuk bagi orang-orang yang memegang jabatan kepemimpinan. Menurutnya, masyarakat harus memberi ruang agar orang di semua profesi tidak ragu untuk memiliki anak.
“Orang-orang berbicara tentang kesetaraan gender dan reformasi gaya kerja, tetapi kita perlu membangun masyarakat di mana orang-orang, di semua profesi, termasuk di antara mereka yang berada dalam peran kepemimpinan, tidak ragu untuk memiliki anak,” kata Kawata.
Ia juga mengaitkan isu tersebut dengan penurunan angka kelahiran dan risiko terhadap ekonomi. Kawata menilai penurunan populasi yang berkelanjutan serta kemerosotan ekonomi tidak dapat dihindari jika kondisi itu tidak berubah.
Sebelum memulai cuti melahirkan, salah satu tugas publik terakhir Kawata berlangsung pada pekan sebelumnya dalam prosesi jalanan menjelang festival Taiko di Yawata. Saat hamil besar, ia berjalan di belakang mikoshi, kuil Shinto portabel, alih-alih menaikinya seperti yang ditentukan tradisi.
Keputusan Shoko Kawata kini menjadi contoh yang mempertemukan tuntutan jabatan publik, hak melahirkan, dan aturan kerja yang belum sepenuhnya menyesuaikan kebutuhan perempuan. Perdebatan mengenai cuti melahirkan bagi pejabat daerah pun mengemuka bersamaan dengan pembahasan mengenai masa depan demografi Jepang.