Ketegangan antara Iran dan Israel terus meningkat, memicu kecemasan global tentang potensi konflik di Timur Tengah. Dari sudut pandang Amerika Serikat (AS), pertanyaan yang muncul adalah apakah negara tersebut siap untuk memberikan dukungan kepada Israel dalam menghadapi Iran. Pernyataan-pernyataan Presiden Donald Trump akhir-akhir ini membuat situasi semakin kompleks dan menimbulkan spekulasi mengenai kebijakan luar negeri AS terhadap konflik ini.
Dalam sebuah unggahan di platform Truth Social, Trump menyatakan bahwa pemerintahan AS berkomitmen pada jalur diplomatik terkait program nuklir Iran. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa AS masih membuka pintu untuk dialog dengan Teheran. Namun, hanya dalam waktu 14 jam setelah pernyataannya tersebut, situasi berbalik. Ketika Israel melancarkan serangan ke Iran, Trump merilis pernyataan bahwa ia memberi batas waktu 60 hari kepada Iran untuk mencapai kesepakatan, dan batas waktu itu telah berakhir. Dalam pernyataannya yang lebih terbaru, Trump menekankan bahwa "Israel dan Iran harus membuat kesepakatan," dan menunjukkan kesiapan untuk memberikan dukungan.
Ketidakkonsistenan dalam pernyataan Trump menciptakan keraguan tentang posisi nyata AS. Apakah AS hanya menjadi penonton, atau justru memberikan dukungan tacit kepada Israel? Trump sendiri membantah adanya keterlibatan langsung AS dalam serangan itu, namun analis seperti Ali Ansari, profesor dari Universitas St Andrews, menyebut reaksinya bisa diartikan sebagai "mengedipkan mata" kepada Israel, berarti AS mungkin sudah menyiapkan dukungan meski tidak ikut serta secara langsung.
Kekhawatiran Israel Terhadap Diplomasi
Dibalik pernyataan Trump, Israel tampaknya khawatir bahwa upaya diplomatik dengan Iran dapat gagal dan menghasilkan kesepakatan yang tidak menguntungkan bagi kepentingan strategisnya. Menurut Kelsey Davenport dari Arms Control Association, hal ini membuat Israel lebih cenderung untuk mengupayakan aksi militer sebelum jalur diplomatik benar-benar ditutup. Richard Nephew dari Universitas Columbia menekankan bahwa ketidakpastian terkait kesepakatan nuklir memberi tekanan lebih bagi Israel untuk bertindak.
Dalam konteks serangan Iran, Israel telah berusaha menghancurkan fasilitas pengayaan uranium, dengan serangan terbaru di Natanz. Namun, fasilitas Fordow yang strategis masih utuh. Banyak analis, termasuk Barbara Slavin dari Stimson Center, berpendapat bahwa jika Israel ingin menyerang fasilitas bawah tanah, mereka mungkin memerlukan dukungan dari AS, termasuk akses ke bom penghancur bunker seperti Massive Ordnance Penetrator.
Potensi Keterlibatan AS yang Berisiko
Beberapa pakar, termasuk Ansari, memperingatkan bahwa Trump mungkin tergoda untuk mengejar "kejayaan" jika serangan Israel berjalan sukses. Tindakan semacam itu berpotensi membawa AS ke dalam konflik yang lebih besar, yang dapat memicu pertentangan di dalam tubuh legislatif AS. Senator Tim Kaine bahkan menyerukan agar Kongres memberikan persetujuan untuk setiap tindakan militer yang ditujukan ke Iran.
Sejarah menunjukkan bahwa solusi militer bukanlah jaminan untuk mencegah proliferasi senjata nuklir. Pada tahun 2015, JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) menjadi langkah penting dalam pembatasan program nuklir Iran, namun keputusan Trump untuk menarik diri dari perjanjian itu pada 2018 telah memperburuk situasi saat ini.
Dengan semua faktor tersebut, meskipun Trump membantah keterlibatan langsung AS dalam serangan Israel ke Iran, ambiguitas dalam pernyataan dan sinyal yang bertentangan menunjukkan kemungkinan keterlibatan tidak langsung. Penyerahan kebijakan luar negeri yang tidak konsisten dan godaan untuk menunjukkan kekuatan militer justru bisa memperbesar risiko konflik yang lebih luas. Di tengah ancaman tersebut, jalur diplomasi tetap menjadi strategi yang paling rasional dan aman untuk meredam ketegangan yang mengancam kawasan.
