Presiden Amerika Serikat Donald Trump disebut ingin mendorong Presiden FIFA Gianni Infantino sebagai calon sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa berikutnya. Nama pemimpin sepak bola dunia itu muncul ketika masa jabatan Antonio Guterres akan berakhir pada 31 Desember 2026.
Rencana tersebut masih berupa laporan yang mengutip sumber dekat Trump, bukan pengumuman pencalonan resmi. Namun, isu ini menarik perhatian karena jabatan sekretaris jenderal PBB ditentukan lewat proses politik dan diplomatik yang ketat di Dewan Keamanan.
Infantino Dinilai Punya Kemampuan Menyatukan Berbagai Kalangan
Menurut New York Post yang dikutip Anadolu Agency, Trump menilai Infantino sebagai figur yang dihormati banyak pihak di dunia. Presiden AS itu juga disebut melihat Infantino memiliki kemampuan untuk menyatukan berbagai kalangan.
Penilaian tersebut menjadi dasar spekulasi bahwa Trump ingin menempatkan Infantino dalam persaingan menuju posisi tertinggi di sekretariat PBB. Jika benar maju, Infantino akan memasuki arena yang jauh berbeda dari kepemimpinannya di FIFA.
Kedekatan Trump dan Infantino selama ini bukan hal baru. Hubungan keduanya disebut semakin erat selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026.
Infantino beberapa kali memperlihatkan kedekatannya dengan Trump dalam rangkaian kegiatan terkait turnamen tersebut. Salah satu momen yang disorot adalah pemberian penghargaan perdamaian FIFA atau Peace Prize FIFA perdana kepada Trump pada Desember 2025.
Proses Pemilihan Sekjen PBB
Antonio Guterres masih menjabat sebagai sekretaris jenderal PBB hingga akhir 2026. Penggantinya akan memulai masa bakti lima tahun pada 1 Januari 2027.
| Agenda | Ketentuan |
|---|---|
| Akhir masa jabatan Antonio Guterres | 31 Desember 2026 |
| Awal masa jabatan sekjen berikutnya | 1 Januari 2027 |
| Lama masa bakti | 5 tahun |
| Dasar pengangkatan | Rekomendasi Dewan Keamanan dan persetujuan Majelis Umum PBB |
Sesuai Pasal 97 Piagam PBB, sekretaris jenderal diangkat oleh Majelis Umum PBB atas rekomendasi Dewan Keamanan. Artinya, dukungan dari negara-negara anggota Dewan Keamanan menjadi tahap yang menentukan sebelum nama calon dibawa ke Majelis Umum.
Untuk dapat melangkah, Infantino harus memperoleh dukungan sedikitnya 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Pencalonannya juga tidak boleh terkena veto dari salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan.
Mekanisme itu membuat dukungan seorang presiden AS saja belum cukup untuk mengamankan posisi tersebut. Calon sekjen harus mampu melewati pertimbangan politik dari anggota Dewan Keamanan sebelum memperoleh pengesahan di Majelis Umum.
Hubungan AS dan PBB Jadi Latar Penting
Isu kemungkinan dukungan Trump kepada Infantino muncul di tengah kebijakan pemerintah AS terhadap PBB yang menjadi sorotan. Sejak kembali menjabat sebagai presiden, Trump memangkas secara signifikan pendanaan AS untuk organisasi tersebut.
Pemerintahannya juga menarik AS dari sejumlah organisasi yang berafiliasi dengan PBB, termasuk Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization. Langkah itu memperlihatkan perubahan pendekatan Washington terhadap sejumlah lembaga multilateral.
Pada 2025, Trump membentuk Dewan Perdamaian yang dipimpin AS. Pembentukan badan itu sempat memunculkan spekulasi bahwa pemerintahannya tengah menyiapkan alternatif bagi PBB.
Spekulasi tersebut berkaitan dengan upaya Washington mendorong sejumlah perjanjian damai, termasuk antara Israel dan Hamas. Trump membantah anggapan bahwa Dewan Perdamaian dibentuk sebagai pengganti PBB.
Laporan www.beritasatu.com mencatat bahwa nama Infantino kini dikaitkan dengan kontestasi suksesi Guterres yang masih akan berlangsung melalui prosedur formal PBB. Dukungan diplomatik luas dan ketiadaan veto akan menjadi syarat utama apabila pencalonan itu benar-benar diajukan.