Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mencopot Panglima Militer Oleksandr Syrsky pada Selasa, 21 Juli 2026, ketika tekanan politik meningkat setelah pemecatan Menteri Pertahanan Mykhailo Fedorov. Keputusan itu muncul setelah protes meluas di Kyiv dan sejumlah kota lain atas pencopotan Fedorov, yang dikenal luas karena perannya dalam pengembangan serangan drone jarak jauh ke Rusia.
Zelensky menunjuk Mayor Jenderal Mykhailo Drapatyi untuk menggantikan Syrsky sebagai pimpinan militer Ukraina. Drapatyi sebelumnya menjabat Komandan Pasukan Gabungan Angkatan Bersenjata Ukraina.
Perubahan di Puncak Pertahanan Ukraina
| Tokoh | Posisi Sebelumnya | Status Keputusan |
|---|---|---|
| Oleksandr Syrsky | Panglima militer Ukraina | Dicopot pada 21 Juli 2026 |
| Mykhailo Drapatyi | Komandan Pasukan Gabungan | Ditunjuk menggantikan Syrsky |
| Mykhailo Fedorov | Menteri Pertahanan | Dicopot setelah enam bulan menjabat |
| Yevhen Khmara | Mantan penjabat kepala dinas keamanan negara | Ditunjuk sebagai Penjabat Menteri Pertahanan |
Dalam pernyataannya, Zelensky menekankan bahwa sasaran utama Ukraina tetap mengalahkan Rusia dan menciptakan kondisi yang menguntungkan di garis depan. Ia juga menyebut tekanan terhadap Rusia diperlukan untuk memaksanya berdamai.
“Kita semua memiliki keinginan yang sama… Untuk mengalahkan musuh dan menciptakan kondisi di garis depan, dan dengan menekan Rusia akan memaksa Rusia berdamai,” ujar Zelensky. Ia mengatakan seluruh keputusan terkait perubahan tersebut akan diresmikan pada hari berikutnya.
Pemecatan Fedorov Memicu Kemarahan
Fedorov baru menjabat Menteri Pertahanan selama enam bulan ketika Zelensky memutuskan mencopotnya pada 15 Juli 2026. Pemecatan itu memicu kekhawatiran demonstran bahwa kapasitas Ukraina dalam menghadapi perang dapat melemah.
Menurut laporan www.kompas.com yang mengutip Washington Post, para pengunjuk rasa menuntut Fedorov dikembalikan ke posisinya. Fedorov memiliki dukungan publik karena dikaitkan dengan keberhasilan pengembangan operasi drone jarak jauh terhadap wilayah Rusia.
Pada awalnya, Zelensky mendukung Syrsky dalam konflik dengan Fedorov dengan alasan komunikasi antara keduanya telah terputus. Namun, pergantian panglima terjadi ketika perselisihan itu berkembang menjadi isu politik yang mendapat sorotan dari anggota parlemen dan masyarakat.
Perselisihan soal Modernisasi Militer
Setelah dicopot, Fedorov menuduh Syrsky menghambat inisiatifnya untuk memodernisasi dan merampingkan angkatan bersenjata Ukraina. Ia menilai Syrsky masih terlalu berpegang pada taktik perang lama, sementara perubahan teknologi menuntut pembaruan yang lebih cepat.
Fedorov menekankan bahwa perkembangan drone berjalan sangat dinamis dan rancangan maupun fitur baru dapat muncul sedikitnya empat kali dalam setahun. Menurutnya, sistem komando dan kendali juga harus berubah agar Ukraina tidak hanya mengandalkan pendekatan yang pernah berhasil pada masa lalu.
“Tetapi perang telah berubah sepenuhnya,” tegas Fedorov. Ia menyatakan perubahan dalam arsitektur drone dan sistem pengendalian perang membuat institusi pertahanan perlu terus beradaptasi.
Syrsky Meminta Maaf Secara Terbuka
Syrsky, yang memimpin militer Ukraina sejak Februari 2024, dikenal sebagai sosok loyalis Zelensky dengan gaya komando ala Soviet. Fedorov sendiri tetap mengakui peran Syrsky pada awal perang, termasuk dalam operasi Kyiv dan Kharkiv pada 2022.
Menanggapi tuduhan tersebut, Syrsky menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada Fedorov melalui media Militarnyi pada 20 Juli. Ia mengaku memandang hubungan mereka sebagai hubungan profesional yang wajar diwarnai perbedaan posisi dalam perang besar.
“Jika saya telah menyinggung siapa pun dengan cara apa pun: Mykhailo Albertovych, mohon maafkan saya,” tulis Syrsky. Ia meminta semua pihak untuk tidak terpaku pada persoalan pribadi dan kembali berfokus pada kemenangan Ukraina.
Zelensky juga telah bertemu Fedorov untuk menawarkan jabatan baru, meski belum ada kepastian apakah ia akan kembali memegang posisi resmi di pemerintahan. Sementara itu, Yevhen Khmara akan menjalankan tugas sebagai Penjabat Menteri Pertahanan sambil menunggu proses persetujuan parlemen.