Militer Prancis telah resmi menarik seluruh pasukannya dari Senegal pada 17 Juli yang lalu, menandai berakhirnya kehadiran militernya di negara tersebut dan di seluruh Afrika Barat. Keputusan ini terjadi di tengah meningkatnya tuntutan untuk lebih mengedepankan kedaulatan negara-negara Afrika serta adanya reaksi daerah yang kuat terhadap warisan kolonial yang dirasakan banyak pihak sebagai represif.
Sejak Senegal merdeka pada tahun 1960, Prancis telah mempertahankan pasukan permanennya di negara tersebut sebagai bagian dari perjanjian kerja sama militer. Namun, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa pengaruh Prancis di Afrika Barat semakin menurun, dengan sejumlah pemimpin negara bekas koloninya angkat bicara melawan kehadiran militer asing.
Dalam upacara penyerahan yang berlangsung di Ibu Kota Dakar, pangkalan militer terbesar Prancis, Camp Geille, secara resmi diserahkan kepada pemerintah Senegal. Jenderal Pascal Ianni, kepala pasukan Prancis di Afrika, mengungkapkan bahwa penarikan ini adalah langkah untuk meningkatkan hubungan militer di masa depan. “Ini merupakan bagian dari keputusan Prancis untuk mengakhiri pangkalan militer permanen di Afrika Barat dan Tengah,” ujar Ianni.
Panglima militer Senegal, Jenderal Mbaye Cissé, menyatakan bahwa penarikan pasukan Prancis mendukung strategi pertahanan baru yang menekankan otonomi angkatan bersenjata Senegal. “Tujuan kami adalah menegaskan kemandirian serta berkontribusi pada stabilitas di kawasan dan global,” ujarnya.
Keputusan untuk menarik pasukan ini merupakan respons terhadap seruan Presiden Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, yang tahun lalu meminta agar semua pasukan asing keluar dari negaranya demi menjaga kedaulatan nasional. Faye berpendapat bahwa keberadaan pangkalan militer asing tidak sesuai dengan status Senegal sebagai negara merdeka dan berdaulat.
Prancis tidak hanya berfokus pada penarikan pasukan dari Senegal, tetapi juga telah mengumumkan rencana untuk mengurangi kehadiran militernya di seluruh Afrika, kecuali di Djibouti. Keberadaan pasukan Prancis sebelumnya di Chad dan Pantai Gading juga telah dihentikan, menunjukkan perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri mereka di kawasan tersebut.
Sejumlah negara, seperti Niger, Mali, dan Burkina Faso, juga telah mengusir pasukan Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Banyak dari negara tersebut kini mengalihkan dukungan militernya ke Rusia, mencerminkan perubahan drastis dalam aliansi pertahanan di kawasan.
Sementara itu, saat ini masih ada sekitar 350 prajurit Prancis yang beroperasi di Gabon dan sekitar 80 di Pantai Gading sebagai penasihat militer. Djibouti menjadi satu-satunya tempat di Afrika di mana Prancis masih mempertahankan kehadiran militer permanen dengan sekitar 1.500 tentara.
Penarikan pasukan Prancis dari Senegal menjadi simbol dari perubahan besar dalam dinamika kekuasaan di Afrika Barat. Kedaulatan yang lebih ditekankan oleh pemerintah lokal mencerminkan keinginan untuk mengontrol masa depan negara mereka sendiri, sekaligus mengatur ulang hubungan mereka dengan mantan penjajah.
Dalam konteks yang lebih luas, pergeseran ini menunjukkan tidak hanya dampak terhadap Prancis, tetapi juga menggambarkan bagaimana negara-negara Afrika sedang berusaha membangun identitas dan kemandirian yang lebih kuat. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh Senegal dan negara-negara sekitarnya mencerminkan keinginan untuk menempatkan diri mereka dengan cara baru dalam tatanan internasional yang lebih berimbang.
-
-
-
-
