Kepala otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, dan Presiden transisi Suriah, Ahmed al-Sharaa, telah mencapai kesepakatan mengenai gencatan senjata, menurut pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, Thomas Barrack. Kesepakatan ini dicapai berkat mediasi dari Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dan didukung oleh negara-negara tetangga seperti Turki dan Yordania. Barrack mengajak semua kelompok di Suriah, termasuk Druze, Badui, dan Sunni, untuk bersatu dalam membangun sebuah identitas nasional yang baru.
Gencatan senjata ini muncul setelah ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut. Beberapa hari sebelum kesepakatan ini, terjadi serangan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Bedouin terhadap permukiman Druze di Provinsi Suwayda, yang menyebabkan bentrokan dengan pasukan Druze. Kementerian Pertahanan Suriah melaporkan lebih dari 30 orang tewas dan 100 terluka, termasuk 20 tentara yang setia kepada pemerintah transisi Suriah. Kementerian Dalam Negeri dan militer Suriah pun telah mengerahkan pasukan ke area tersebut untuk menetralkan potensi ancaman dari faksi-faksi bersenjata ilegal.
Sebagai respons terhadap situasi ini, pemerintah Israel melakukan serangan militer terhadap pos-pos Suriah, beralasan bahwa mereka berupaya melindungi komunitas Druze yang berada di Suriah. Rezim Israel bahkan mengklaim memiliki hubungan historis yang erat dengan komunitas Druze yang berada di wilayahnya. Ini menjadi landasan bagi tindakan militer yang mereka lakukan, meski mendapatkan beragam kritikan dari berbagai pihak.
Dua hari setelah penyerangan tersebut, Thomas Barrack mengungkapkan bahwa gencatan senjata yang disepakati oleh Netanyahu dan al-Sharaa bertujuan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dan menciptakan stabilitas di Suriah. “Melalui proses ini, kami berharap dapat menciptakan perdamaian yang lebih kuat dan memberikan kesempatan bagi semua kelompok etnis dan agama di Suriah untuk hidup dalam harmoni,” tambahnya.
Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dalam komunikasi dengan Rubio juga menyatakan kesediaan Ankara untuk bekerja sama dengan Washington dalam menjamin masa depan Suriah. “Kami ingin mengakhiri konflik dan ketegangan secara permanen,” ujarnya, menekankan pentingnya kerjasama multinasional untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah ini.
Gencatan senjata ini diharapkan akan membangun fondasi bagi proses diplomasi lebih lanjut di Suriah, yang selama ini terjebak dalam konflik akibat perebutan kekuasaan dan pengaruh antara berbagai kelompok. Upaya ini akan menjadi tantangan besar mengingat perbedaan tajam antara kelompok-kelompok tersebut serta keterlibatan kekuatan eksternal lainnya.
Keberhasilan gencatan senjata ini juga bergantung pada sikap dan tanggapan dari masyarakat internasional serta negara-negara tetangga. Pendekatan yang inklusif dan toleran diperlukan untuk meredakan ketegangan di dalam negeri dan memfasilitasi pelaksanaan perjanjian damai yang lebih luas.
Sebelum gencatan senjata ini, situasi di Suriah sudah dianggap sangat kritis. Fokus dunia akan diarahkan pada pelaksanaan kesepakatan ini serta bagaimana semua pihak akan berkontribusi untuk menciptakan kondisi yang lebih stabil.
Perkembangan ini menjadi penting tidak hanya bagi Suriah, tetapi juga bagi keamanan dan stabilitas di kawasan yang lebih luas. Masyarakat internasional diharapkan terus memantau dan berusaha mendukung proses damai yang baru saja dimulai ini, demi menghindari jatuhnya kembali ke dalam siklus kekerasan yang telah memakan banyak korban.
