Presiden Donald Trump mengumumkan pengiriman pasukan Garda Nasional ke Memphis, Tennessee, sebagai bagian dari upaya pemerintahannya untuk menekan angka kejahatan di kota-kota besar AS yang dipimpin oleh pejabat partai Demokrat. Keputusan ini menandai langkah terbaru dalam kebijakan Trump yang kian mengintensifkan pemanfaatan Garda Nasional untuk menghadapi masalah kriminalitas.
Dalam wawancara dengan Fox News Channel’s Fox and Friends, Trump menyatakan bahwa walikota Memphis, Paul Young, yang berasal dari Partai Demokrat, menunjukkan respons yang “senang” terhadap kehadiran pasukan tambahan ini. Gubernur Tennessee yang berafiliasi dengan Partai Republik juga memberikan dukungan terhadap keputusan tersebut. Trump menegaskan, “Kami akan ke Memphis. Kota ini mengalami masalah serius.”
Menurut data dari FBI, Memphis termasuk salah satu kota dengan tingkat kejahatan kekerasan tertinggi di Amerika Serikat, mencatatkan 2.501 kasus kejahatan per 100.000 penduduk. Situasi ini menjadi latar belakang pengiriman pasukan Garda Nasional untuk memperkuat kinerja aparat penegak hukum lokal.
Respons Pejabat Lokal Memphis
Walikota Memphis, Paul Young, menyampaikan bahwa dirinya tidak secara langsung meminta kehadiran Garda Nasional dan tidak menganggap pengerahan pasukan militer sebagai solusi utama untuk menurunkan tingkat kejahatan. “Keputusan ini telah dibuat, dan kami akan memastikan penempatan pasukan dilakukan secara strategis untuk benar-benar memberi manfaat bagi komunitas kami,” ujarnya.
Young menambahkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintahan Trump untuk mendapatkan dukungan federal berupa sumber daya finansial, peningkatan jumlah petugas patroli, dan pendampingan dalam proses penyelidikan kasus kejahatan. Ia menilai bahwa kemajuan dalam menurunkan tingkat kejahatan di Memphis sudah terlihat dan pihaknya mendukung inisiatif yang dapat mempercepat upaya polisi, mitra komunitas, dan masyarakat.
Pergeseran Strategi Penanganan Kejahatan
Pengiriman Garda Nasional ke Memphis merupakan eskalasi kebijakan Donald Trump menyusul langkah sebelumnya di Washington D.C. Pada bulan lalu, Trump mengaktifkan Metropolitan Police Department (MPD) dan menempatkan Garda Nasional di ibu kota AS selama 30 hari. Pemerintah melaporkan ratusan penangkapan telah dilakukan selama masa tersebut, dengan klaim bahwa Washington D.C. kini “hampir bebas dari kejahatan.” Walau masa penugasan telah berakhir, pasukan Garda Nasional diperkirakan akan tetap berada di D.C. untuk mendukung kegiatan non-penegakan hukum, seperti pengelolaan sampah dan pemeliharaan ruang publik.
Selain Memphis, Trump juga menyinggung niatnya untuk mengerahkan pasukan ke kota lain seperti New Orleans, Baltimore, dan Chicago. Namun, dari rencana tersebut, Memphis menjadi fokus utama, meskipun Trump menyatakan ketertarikannya terhadap Chicago sebagai target operasi penegakan hukum imigrasi yang dinamakan “Operation Midway Blitz.”
Kontroversi dan Pertimbangan Hukum
Kebijakan penggunaan pasukan militer seperti Garda Nasional dalam penegakan hukum sipil mendapatkan sorotan tajam dari kalangan hukum. Beberapa ahli mempertanyakan legalitas tindakan ini serta implikasi terhadap hak-hak sipil warga. Sebelumnya, pengadilan di California memutuskan bahwa pengiriman Garda Nasional oleh Trump ke Los Angeles tidak sah, meskipun keputusan itu tidak berlaku secara umum untuk pengiriman pasukan di kota-kota lain seperti Memphis.
Langkah Trump ini mencerminkan pendekatan keras terhadap kejahatan yang menjadi bagian dari narasi politiknya, khususnya di wilayah yang dipimpin oleh politisi Demokrat. Pengiriman Garda Nasional diharapkan dapat memperkuat aparat lokal dalam menghadapi kriminalitas yang tinggi, sekaligus menjadi simbol ketegasan pemerintah federal dalam menangani krisis keamanan perkotaan.
Kehadiran pasukan tambahan di Memphis dipantau oleh berbagai kalangan, mengingat tantangan besar dalam menurunkan angka kejahatan bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga meliputi aspek sosial dan ekonomi komunitas setempat. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap dampak kebijakan ini akan menjadi penting seiring dengan berjalannya waktu dan implementasi operasi penegakan hukum di kawasan tersebut.
-
-
-
-
