Sushila Karki resmi menjabat sebagai perdana menteri sementara Nepal menggantikan Sharma Oli yang mengundurkan diri setelah gelombang protes besar yang berujung kerusuhan dan korban jiwa. Pelantikan dilakukan pada Jumat (12/9/2025) oleh Presiden Ramchandra Paudel di Kathmandu, menandai babak baru dalam dinamika politik Nepal.
Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Karki langsung mengajukan usulan pembubaran parlemen hasil pemilu 2022 kepada Presiden Paudel. Langkah ini disetujui dengan cepat, membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum baru pada 5 Maret 2026, yang dijadwalkan sekitar enam bulan mendatang. Pembubaran parlemen ini menjadi salah satu tuntutan utama dalam unjuk rasa yang melanda ibu kota Nepal pekan lalu.
Gelombang Unjuk Rasa dan Kerusuhan Berdarah
Unjuk rasa tersebut dikenal dengan nama gerakan “Gen Z” yang mewakili keinginan generasi muda Nepal akan perubahan signifikan dalam sistem politik dan tata kelola negara. Aksi damai yang dimulai pada Senin (8/9/2025) kemudian berubah menjadi kerusuhan yang menyebabkan sedikitnya 51 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Korban tewas tercatat meliputi tiga anggota kepolisian, 21 pengunjuk rasa, 18 warga sipil, serta sembilan tahanan, menurut data yang dirilis pihak kepolisian Nepal.
Kerusuhan yang berlangsung selama beberapa hari tersebut memaksa Sharma Oli untuk mundur sebagai perdana menteri, menandai berakhirnya masa pemerintahannya yang penuh gejolak. Pengunduran diri Oli dipandang sebagai konsekuensi langsung dari tekanan massa yang menghendaki reformasi politik menyeluruh.
Mandat dan Tantangan Pemerintahan Sushila Karki
Sebagai perdana menteri sementara, Sushila Karki diberikan mandat utama mengelola proses pemilihan umum yang transparan dan demokratis. Selain itu, pemerintahan sementara ini bertugas menyelsaikan beberapa isu krusial yang mendesak. Di antaranya adalah penyelidikan terperinci terhadap kerusuhan Gen Z, penindakan terhadap kasus-kasus korupsi yang selama ini menjadi masalah pelik negara, serta melakukan audit terhadap aset para pejabat politik.
Karki, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal, mendapat kepercayaan publik dan dunia internasional untuk menjalankan transisi politik ini dengan jujur dan profesional. Pengalaman hukum dan integritasnya dianggap sebagai modal utama dalam memulihkan kestabilan dan kepercayaan publik.
Rencananya, Karki akan segera mengumumkan susunan kabinet pemerintahan sementaranya pada akhir pekan ini. Komposisi kabinet ini diprediksi akan menjadi penentu arah kebijakan yang fokus pada rekonsiliasi nasional dan persiapan pemilu.
Reaksi Internasional dan Harapan Baru
Pelantikan Sushila Karki disambut dengan perhatian dari berbagai negara dan organisasi internasional yang menaruh kepedulian terhadap stabilitas politik di Nepal. Banyak pihak berharap pemerintahan sementara ini dapat mengatasi dampak kerusuhan sekaligus memfasilitasi proses demokrasi yang sehat dan inklusif. Nepal, sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan tantangan geopolitik, membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjembatani perbedaan serta menjaga harmoni sosial.
Pengunduran diri Sharma Oli dan kehadiran Sushila Karki sebagai PM sementara merupakan momentum penting di tengah ketidakpastian politik yang selama ini melanda Nepal. Proses pemilu mendatang menjadi penentu masa depan politik Nepal yang diharapkan mampu menjawab aspirasi masyarakat luas, khususnya generasi muda yang aktif menuntut perubahan.
Dengan fokus pada reformasi dan transparansi, pemerintahan sementara di bawah Karki berpeluang membangun fondasi yang kuat untuk demokrasi Nepal. Sementara itu, investigasi terkait kerusuhan Gen Z juga menjadi langkah penting guna memastikan keadilan bagi korban dan menghindari terulangnya turbulensi serupa di masa depan.
-
-
-
-
