Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tegas menolak rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melakukan aneksasi wilayah Tepi Barat yang diduduki. Pernyataan ini disampaikan menjelang pidato Netanyahu pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat, 26 September 2023. Trump menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengizinkan Israel mencaplok wilayah tersebut.
Dalam pernyataannya yang disampaikan di Oval Office, Trump menyatakan, “Saya tidak akan membiarkan Israel mencaplok Tepi Barat… itu tidak akan terjadi.” Pernyataan ini menegaskan posisi keras pemerintah AS terhadap agenda aneksasi yang diusulkan Netanyahu dan menunjukkan adanya pergeseran sikap yang cukup signifikan dari pemerintahan Trump selama ini yang dikenal sangat pro-Israel.
Tekanan Internasional terhadap Rencana Aneksasi
Rencana aneksasi ini telah memicu gelombang tekanan internasional yang cukup besar. Beberapa negara Barat seperti Inggris, Jerman, dan Prancis secara terbuka mengingatkan Israel untuk tidak melanjutkan langkah tersebut. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengutuk rencana aneksasi, menyebutnya sebagai tindakan yang “tidak dapat diterima secara moral, hukum, maupun politik.” PBB bahkan menegaskan bahwa aneksasi akan memperkeruh situasi dan menghalangi jalan perdamaian antara Israel dan Palestina yang sudah berlangsung lama.
Selain tekanan dari negara-negara Barat, pemimpin Arab dan Muslim yang hadir di PBB juga memperingatkan resiko besar dari penerapan aneksasi. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, mengatakan bahwa Presiden Trump memahami bahaya yang timbul jika Israel tetap melanjutkan aneksasi, terkait dengan potensi ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah.
Dukungan Global untuk Palestina
Presiden Palestina Mahmoud Abbas, meskipun tidak dapat hadir secara langsung di New York akibat larangan dari pemerintah AS, menyampaikan pernyataan melalui video. Ia menegaskan kesiapan Palestina untuk bekerja sama dengan komunitas dunia dalam menjalankan rencana perdamaian terbaru yang digagas oleh Prancis. Abbas menekankan perlunya Palestina mengambil “tanggung jawab penuh” atas wilayah Gaza setelah penarikan Israel serta menyatukan Gaza dengan Tepi Barat.
Selain itu, Abbas mengapresiasi dukungan negara-negara yang baru-baru ini mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Pengakuan tersebut datang berturut-turut dari Kanada, Australia, Inggris, Portugal, Prancis, Belgia, Denmark, dan Malta. Dalam kontras, Amerika Serikat menolak pengakuan ini dengan alasan tidak ingin memberi “hadiah politik” kepada Hamas.
Situasi Lapangan yang Semakin Memburuk
Sementara itu, situasi di lapangan masih sangat kritis. Israel menutup satu-satunya jalur perbatasan antara Tepi Barat dan Yordania menyusul insiden penembakan yang menewaskan dua tentara Israel. Di Gaza, serangan-serangan terakhir yang dilakukan Israel telah menewaskan lebih dari 80 warga sipil, termasuk sejumlah besar perempuan dan anak-anak.
Data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola oleh Hamas mencatat lebih dari 65 ribu korban meninggal dunia sejak 7 Oktober 2023, termasuk sekitar 18 ribu anak-anak. Badan pangan PBB melaporkan bahwa lebih dari setengah juta warga Gaza kini menghadapi kondisi “bencana kelaparan,” menunjukkan dampak kemanusiaan yang sangat serius akibat konflik yang berkelanjutan.
Langkah-Langkah Balasan dan Sanksi
Tekanan global terus bertambah dengan rencana Uni Eropa yang akan memberlakukan pembatasan perdagangan terhadap Israel dan menjatuhkan sanksi kepada beberapa menteri di pemerintahan Netanyahu yang dianggap ekstremis. Selain itu, raksasa teknologi Microsoft juga mengambil langkah signifikan dengan memutus layanan kepada unit Kementerian Pertahanan Israel setelah menemukan teknologi mereka dipakai untuk pengawasan massal di Gaza.
Dengan eskalasi konflik di Gaza dan penolakan keras dari pihak Amerika Serikat serta tekanan global, rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel menghadapi tantangan besar yang berpotensi mengubah dinamika politik di Timur Tengah dalam waktu dekat. Pertemuan mendatang antara Trump dan Netanyahu yang dijadwalkan berlangsung pada Senin mendatang akan menjadi momen krusial dalam menentukan arah kebijakan tersebut.
-
-
-
-
