Pemerintah Inggris telah mengumumkan rencana penerapan sistem identitas digital (digital ID) wajib bagi seluruh pekerja, yang ditargetkan berlaku penuh paling lambat pada tahun 2029. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan terhadap imigrasi ilegal sekaligus memberikan akses layanan publik yang lebih efisien. Perdana Menteri Sir Keir Starmer menyatakan, digital ID akan memperketat kontrol terhadap siapa yang bekerja di Inggris, sekaligus meningkatkan keamanan identitas warga negara.
Mekanisme Digital ID dan Manfaatnya
Sistem digital ID yang dirancang pemerintah akan berbasis aplikasi yang tersimpan di ponsel pintar. Informasi yang tercatat meliputi nama lengkap, tanggal lahir, kewarganegaraan atau status residensi, serta foto pemilik. Digital ID ini akan menjadi syarat utama untuk membuktikan legalitas bekerja di Inggris. Selain itu, identitas digital ini juga akan berfungsi untuk mengakses sejumlah layanan publik seperti pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), tunjangan anak, dan catatan pajak.
Pemerintah menjanjikan adanya solusi bagi individu yang tidak memiliki akses smartphone, dengan rencana konsultasi publik yang dijadwalkan pada akhir tahun ini. Jika disetujui, rancangan undang-undang pengatur digital ID akan diajukan ke parlemen pada awal 2026. Dengan demikian, selain menekan praktik kerja ilegal, digital ID diharapkan mengurangi birokrasi dan mempercepat pelayanan publik.
Kritik dan Kekhawatiran atas Digital ID
Meskipun diklaim sebagai inovasi positif, kebijakan digital ID mendapat kritik keras dari berbagai pihak. Partai Konservatif menilai bahwa kebijakan ini tidak cukup efektif menghentikan imigran ilegal yang menyeberang Selat Inggris dengan perahu kecil. Sementara Partai Liberal Demokrat menyoroti potensi kenaikan beban pajak dan birokrasi yang mungkin timbul.
Isu keamanan data menjadi pusat perdebatan. Organisasi kemasyarakatan seperti Liberty dan Big Brother Watch memperingatkan risiko pengawasan massal yang bisa mengancam kebebasan sipil. Mereka khawatir data digital ID bisa menjadi sasaran peretasan dan disalahgunakan. Warga muda yang diwawancarai oleh BBC Newsbeat juga mengungkapkan kekhawatiran yang mirip, terutama terkait akses digital bagi kelompok rentan, seperti tunawisma atau mereka yang tidak memiliki ponsel pintar.
Latar Belakang Politik dan Tantangannya
Inisiatif digital ID ini juga berkaitan dengan dinamika politik Inggris saat ini. Starmer menyatakan sistem tersebut merupakan bagian dari strategi Partai Buruh dalam menghadapi naiknya popularitas Reform UK, partai yang dipimpin oleh Nigel Farage dan dianggap sebagai pesaing serius dalam survei opini publik. Namun, lebih dari satu juta warga sudah menandatangani petisi penolakan terhadap digital ID.
Konsep serupa pernah diusulkan oleh mantan Perdana Menteri Tony Blair, namun dibatalkan oleh pemerintahan koalisi Konservatif-Liberal Demokrat pada 2010. Starmer berpendapat bahwa perubahan signifikan terjadi karena kini masyarakat sudah sangat familiar dengan penggunaan identitas digital dalam kehidupan sehari-hari, misalnya aplikasi pembayaran digital dan layanan kesehatan online.
Langkah ke Depan dan Diskusi Publik
Rencana digital ID ini masih akan melalui tahapan konsultasi dan uji publik sebelum akhirnya dibahas intensif di parlemen. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjadi fondasi bagi negara modern yang lebih terorganisir dan aman, terutama dalam mengelola imigrasi dan layanan publik. Namun, tantangan besar tetap ada untuk menyeimbangkan antara keamanan, kemudahan akses, dan perlindungan hak privasi warga.
Masa depan digital ID di Inggris akan sangat bergantung pada hasil dialog publik serta kebijakan teknis yang diambil. Pemerintah juga harus memastikan standar keamanan data agar tidak terjadi pelanggaran privasi yang merugikan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Di tengah kontroversi, digital ID merepresentasikan pergeseran penting dalam tata kelola pemerintahan digital dan pengawasan identitas di era modern.
-
-
-
-
