Kantor Anggaran Kongres Amerika Serikat (Congressional Budget Office/CBO) memperkirakan sekitar 750.000 pegawai negeri sipil (PNS) Amerika Serikat akan menjalani pemutusan hubungan kerja sementara atau dirumahkan secara bertahap setiap harinya jika terjadi government shutdown. Shutdown ini akan terjadi apabila Kongres gagal mengesahkan anggaran sementara (stopgap spending bill) yang memungkinkan pemerintahan tetap beroperasi.
Menurut surat dari Direktur CBO, Phillip Swagel, kepada anggota parlemen pada Selasa (30/9/2025), biaya kompensasi harian bagi pegawai yang dirumahkan mencapai sekitar US$ 400 juta atau setara dengan Rp 6,64 triliun. Angka ini menunjukkan betapa besar dampak shutdown terhadap keuangan negara, selain tentu saja akibat dari gangguan pelayanan publik akibat banyak pegawai yang tidak aktif bekerja.
Dampak Langsung Shutdown Terhadap Pegawai Federal
Para pegawai yang dirumahkan termasuk staf Kongres yang tidak akan menerima gaji selama penutupan pemerintahan berlangsung. Ketidakpastian penggajian ini semakin memberi tekanan kepada anggota parlemen dan Gedung Putih untuk segera mencapai kesepakatan agar pemerintahan dapat beroperasi kembali. Swagel menegaskan bahwa jumlah pegawai yang dirumahkan dapat berubah tiap hari, tergantung langkah setiap lembaga. Beberapa lembaga mungkin menambah jumlah pegawai yang dirumahkan seiring lamanya shutdown, sementara lembaga lain dapat memanggil kembali sebagian pegawai.
Meski pegawai federal menjalani furlough, status ini berpotensi beralih menjadi pemutusan hubungan kerja permanen jika ketidakpastian anggaran berlanjut tanpa solusi. Sebagaimana dikutip dari Axios, langkah pemerintah AS mengikuti rencana darurat dan panduan dari Kantor Manajemen Personel (Office of Personnel Management/OPM) untuk menentukan siapa saja pegawai yang dikecualikan dan harus dirumahkan.
Kategori Pegawai yang Dikecualikan
Tidak semua pegawai federal dirumahkan dalam kondisi shutdown. Personel militer aktif dan pegawai yang dianggap kritikal biasanya dikecualikan dan tetap wajib bekerja. Namun, pembayaran gaji mereka akan tertunda hingga anggaran kembali disahkan oleh Kongres. Selain itu, pegawai yang menangani fungsi penting seperti keamanan nasional, kesehatan, dan penegakan hukum juga umumnya tetap diharuskan bekerja meski tanpa pembayaran gaji secara langsung.
Tekanan Politik dan Ekonomi Menghadapi Shutdown
Shutdown pemerintahan ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan juga berimplikasi luas pada stabilitas politik dan ekonomi. Hampir satu juta pegawai federal yang dirumahkan setiap hari menimbulkan tekanan sosial dan berpotensi mengganggu kepercayaan publik. Selain itu, layanan publik yang mengandalkan pegawai negeri akan terganggu, termasuk pengolahan dokumen resmi, operasi lembaga keuangan pemerintah, dan aktivitas riset.
The Congressional Budget Office mengingatkan bahwa shutdown tidak hanya menyebabkan kerugian langsung berupa gaji yang tidak dibayarkan, tapi juga memperlambat aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dampaknya meluas karena ada keterlambatan dalam pelaksanaan proyek pemerintahan dan program-program publik.
Peran Kongres dan Gedung Putih
Gedung Putih dan Kongres AS berada dalam tekanan besar untuk menuntaskan negosiasi anggaran. Direktur CBO menyampaikan bahwa shutdown tidak hanya merugikan pegawai, tapi juga pemerintah secara keseluruhan karena menimbulkan biaya tambahan dan ketidakpastian ke depan. Karena itu, kesepakatan anggaran sementara diperlukan agar pemerintahan dapat membuka kembali operasionalnya dan menghindari dampak lanjutan dari PHK massal pegawai federal.
Negosiasi antara pemerintah dan legislatif kini menjadi fokus utama yang menentukan nasib ratusan ribu pegawai dan stabilitas negeri secara luas. Sementara itu, pegawai federal dan masyarakat menantikan solusi cepat agar shutdown tidak berkepanjangan.
Dengan demikian, potensi pemutusan hubungan kerja bagi sekitar 750.000 PNS dan staf Kongres bukan hanya fenomena administratif semata, tetapi peristiwa yang berimplikasi serius pada layanan publik, ekonomi, hingga dinamika politik di Amerika Serikat. Pemerintah pusat diharapkan segera mengambil langkah tepat guna mengakhiri krisis anggaran ini dan memulihkan pemerintahan secara normal.
Source: www.beritasatu.com
-
-
-
-
