Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, mengeluarkan peringatan serius terkait meningkatnya kekerasan yang dialami perempuan di seluruh dunia, terutama yang berada di wilayah konflik. Menurut data terbaru, pada tahun lalu tercatat sebanyak 676 juta perempuan tinggal dalam radius 50 kilometer dari zona konflik, angka tertinggi dalam beberapa dekade terakhir yang menandakan situasi kian memprihatinkan.
Guterres menegaskan bahwa kekerasan seksual terhadap anak perempuan mengalami peningkatan signifikan. Kasus yang terdokumentasi naik sebanyak 35 persen, dengan beberapa wilayah melaporkan bahwa hampir separuh korban kekerasan adalah anak perempuan. Hal ini menunjukkan bagaimana kejahatan berbasis gender serta risiko terhadap masa depan generasi muda perempuan terus meningkat.
Dampak Konflik terhadap Perempuan
Konflik bersenjata tidak hanya membawa kehancuran fisik, tetapi juga menciptakan kondisi rentan bagi perempuan untuk mengalami berbagai bentuk kekerasan. Dalam pidatonya di debat tahunan Dewan Keamanan PBB bertema Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan, Guterres menyampaikan bahwa meskipun telah terjadi kemajuan di beberapa tempat, pada tingkat global partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan keamanan masih sangat rapuh bahkan cenderung mengalami kemunduran.
Salah satu contoh nyata adalah Afghanistan, di mana perempuan secara sistematis dikucilkan dari kehidupan publik. Pembatasan ketat diberlakukan pada akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan sistem peradilan. Selain itu, ada tren peningkatan kekerasan seksual dan angka kematian ibu yang mengkhawatirkan.
Selain Afghanistan, kondisi perempuan dan anak perempuan juga memprihatinkan di sejumlah kawasan lain seperti Palestina yang diduduki, Sudan, Haiti, dan Myanmar. Di tempat-tempat tersebut, perempuan menghadapi berbagai risiko tinggi dan tingkat kekerasan yang sangat besar. Sayangnya, organisasi-organisasi perempuan yang berupaya memberikan dukungan kepada mereka kekurangan sumber daya dan dukungan yang memadai.
Seruan PBB untuk Tindakan Nyata
Dalam respons atas situasi tersebut, Sekjen PBB menyerukan kepada seluruh negara anggota agar mempercepat pelaksanaan komitmen yang diatur dalam agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan. Hal ini tercantum dalam inisiatif strategis bernama Pact for the Future. Guterres menekankan pentingnya pendanaan yang cukup, pelibatan perempuan secara aktif, akuntabilitas, perlindungan hukum, serta implementasi kebijakan nasional yang mendukung agenda ini.
“Sekarang saatnya bagi negara-negara anggota memperkuat komitmen mereka terkait perempuan, perdamaian, dan keamanan,” ujarnya tegas. Ia juga mendorong agar semakin banyak perempuan dilibatkan dalam perundingan damai, reformasi bidang keamanan, dan rencana pemulihan pascakonflik.
Resolusi 1325 sebagai Landasan Strategis
PBB membawa perhatian pada Resolusi Dewan Keamanan 1325 yang menetapkan peran sentral perempuan sebagai pemimpin perdamaian. Guterres menegaskan bahwa dunia tidak memerlukan lebih banyak pengingat, melainkan butuh langkah konkrit dan hasil nyata yang mencerminkan peran perempuan dalam agenda perdamaian dan keamanan.
Agenda ini tidak hanya penting dalam konteks kebijakan internasional, tetapi juga menjadi kunci untuk mengurangi angka kekerasan berbasis gender dan menjamin hak-hak perempuan serta anak perempuan di seluruh dunia — sebuah upaya yang mendesak di tengah situasi konflik yang semakin memperparah kondisi mereka.
Data dan pernyataan yang diungkapkan oleh Sekjen PBB menunjukkan betapa krusialnya perlindungan perempuan dan pemberdayaan dalam menyelesaikan isu-isu perang dan keamanan global. Konteks ini memperlihatkan bahwa keberhasilan perdamaian sejati tidak akan tercapai tanpa keterlibatan aktif perempuan sebagai agen perubahan dan pelindung masa depan.
Source: www.beritasatu.com
-
-
-
-
