Presiden Prancis Emmanuel Macron kembali menunjuk Sébastien Lecornu sebagai perdana menteri (PM) Prancis, hanya beberapa hari setelah pemerintahan Lecornu yang sebelumnya bertahan kurang dari satu hari. Penunjukan ulang ini menandai krisis politik yang mendalam di negara tersebut, di tengah kegagalan Macron mengantarkan kabinet stabil yang mendapatkan dukungan parlemen.
Setelah proses negosiasi dan penundaan keputusan hingga larut malam pada Jumat (10/10/2025), Macron memilih Sekutu dekatnya dari kubu tengah, Sébastien Lecornu, untuk membentuk pemerintahan baru. Langkah ini dipandang sebagai tanda bahwa Macron kehabisan alternatif politik di tengah tekanan yang semakin berat dari berbagai kelompok politik dan publik.
Krisis Politik dan Reaksi Parlemen
Situasi politik di Paris kini digambarkan sebagai kekacauan tragikomik yang jarang ditemui dalam sejarah modern Prancis. Sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan kekuatan nuklir dunia, ketidakstabilan pemerintahan ini mengundang sorotan serta kritik keras.
Pemimpin Partai Hijau, Marine Tondelier, menyampaikan pernyataan setelah pertemuan antara Macron dan beberapa pimpinan partai politik bahwa, “Seseorang merasa semakin sendirian, semakin kaku ia dalam posisinya,” menggambarkan isolasi yang dialami Macron.
Di sisi lain, oposisi sayap kanan memanfaatkan momentum ini untuk mengkritik keras pemerintah Macron. Marine Le Pen menyebut situasi yang terjadi sebagai “tontonan yang menyedihkan.” Rekan separtainya, Jordan Bardella, yang memimpin partai Rassemblement National (RN), menuding bahwa pemerintahan kedua Lecornu adalah “lelucon buruk, aib demokrasi, dan penghinaan bagi rakyat Prancis.” Bardella bahkan mendesak Macron menggelar pemilu legislatif baru untuk mengakhiri kebuntuan politik yang berlangsung.
Tiga Perdana Menteri Gagal Mendapatkan Dukungan Parlemen
Sejak awal tahun 2025, Presiden Macron telah menunjuk tiga perdana menteri dari kalangan moderat dan kanan-tengah. Namun, semua mereka gagal mendapatkan kepercayaan parlemen, sehingga tidak mampu membentuk pemerintahan stabil yang dapat menjalankan agenda pembangunan dan reformasi.
Analis politik mengamati bahwa Macron terjebak dalam strategi defensif yang membuatnya enggan menjalin koalisi dengan blok kiri-tengah. Padahal, koalisi partai-partai kiri berhasil meraih lebih banyak kursi dalam pemilu legislatif 2024. Sikap ini justru mempersempit basis dukungan Macron serta meningkatkan isolasi politiknya.
Editorial harian Le Monde menyoroti hal tersebut dengan menyatakan, “Alih-alih mencari kompromi, Macron justru semakin memperkuat kekuasaannya dengan basis politik yang semakin sempit,” sekaligus mengungkapkan isolasi politik terparah yang dihadapi Macron selama delapan tahun masa kepemimpinannya.
Dampak Krisis terhadap Politik Dalam Negeri dan Eropa
Krisis pemerintahan ini berpotensi melemahkan posisi Presiden Macron, baik di dalam negeri maupun dalam kancah politik Eropa. Tantangan politik makin berat menjelang pertemuan Dewan Eropa serta diskusi penting mengenai kebijakan pertahanan bersama yang akan memengaruhi stabilitas kawasan.
Dengan pemerintah yang tak kunjung stabil, Prancis menghadapi masa yang penuh ketidakpastian. Krisis ini tidak hanya mengancam kelangsungan sejumlah kebijakan domestik, tetapi juga posisi Prancis sebagai salah satu kekuatan utama di Eropa dan dunia internasional.
Penunjukan ulang Sébastien Lecornu sebagai perdana menteri menjadi bukti nyata kesulitan Macron dalam menyeimbangkan kepentingan politik dan membentuk kabinet yang efektif. Namun, dengan oposisi yang kian vokal dan situasi parlemen yang terbagi, masa depan politik Prancis diperkirakan masih akan bergolak dalam waktu dekat.
Source: www.beritasatu.com
-
-
-
-
