Kepercayaan pasien kini disebut sebagai tantangan terbesar dalam layanan jantung Indonesia, bukan semata soal kemampuan dokter. Di tengah masih banyaknya pasien yang memilih berobat ke luar negeri, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) menilai sistem kesehatan perlu membangun ulang rasa percaya itu dari dalam.
Isu tersebut mengemuka dalam The 35th Annual Scientific Meeting of Indonesian Heart Association (ASMIHA) 2026 di Jakarta pada 16–19 Juli 2026. Forum ilmiah bertema Beyond Borders: Trust, Training, and the Future of Indonesian Cardiology itu mempertemukan lebih dari 2.500 tenaga kesehatan dan pakar dari Amerika Serikat, Eropa, China, serta Asia Tenggara.
Kepercayaan Jadi Sorotan Utama
Ketua ASMIHA 2026 dr. Amir Aziz Alkatiri, Sp.JP(K), mengatakan pertemuan tersebut diarahkan untuk mendorong layanan jantung nasional yang terus membaik dari tahun ke tahun. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan pertukaran pengalaman dengan pakar dunia agar pengembangan ilmu tidak berhenti di ruang teori.
Dalam konferensi pers, Kamis (16/7/2026), Amir menyebut peningkatan layanan tidak hanya bergantung pada kemajuan pengetahuan medis. Menurut dia, pengalaman dan kolaborasi internasional juga dibutuhkan agar layanan jantung di Indonesia bisa naik kelas.
Etika, Trust, dan Praktik Kedokteran
Kardiolog senior sekaligus Ketua Dewan Etik PERKI Muhammad Munawar, Sp.JP(K), menegaskan persoalan utama layanan jantung saat ini adalah trust. Ia mengatakan masalah terbesar bukan lagi sekadar kualitas dokter, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.
“Yang paling penting adalah masalah trust, isu utamanya trust. Kita harus percaya sama dokter kita,” katanya. PERKI pun mulai memperketat pengawasan etik terhadap anggotanya agar praktik pelayanan tetap sesuai standar profesi.
Pemerataan Layanan Masih Jadi Pekerjaan Besar
Ketua PP PERKI Ade Meidian Ambari, Sp.JP(K), PhD, menyebut organisasi itu terus menyusun pedoman praktik klinis dan memperkuat edukasi masyarakat. PERKI juga mendorong pemerataan layanan jantung sambil tetap menempatkan pencegahan penyakit kardiovaskular sebagai prioritas.
Menurut Ade, komunikasi yang baik antara dokter dan pasien ikut menentukan kuat atau tidaknya kepercayaan masyarakat. Karena itu, upaya memperbaiki layanan tidak bisa hanya bertumpu pada teknologi atau alat medis, tetapi juga pada hubungan yang lebih terbuka dan jelas dengan pasien.
| Tokoh | Peran | Fokus Pernyataan |
|---|---|---|
| dr. Amir Aziz Alkatiri, Sp.JP(K) | Ketua ASMIHA 2026 | Kolaborasi global dan peningkatan layanan jantung dari tahun ke tahun |
| Muhammad Munawar, Sp.JP(K) | Ketua Dewan Etik PERKI | Trust pasien dan pengawasan etik |
| Ade Meidian Ambari, Sp.JP(K), PhD | Ketua PP PERKI | Pedoman klinis, edukasi, dan pemerataan layanan |
| dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, MMRS | Direktur Utama BPJS Kesehatan | Pembiayaan layanan dan kehati-hatian dalam penerapan teknologi baru |
| Renan Sukmawan, Sp.JP(K), PhD | Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia | Standar kompetensi dokter dan distribusi spesialis |
Teknologi Baru Harus Ikut Aturan
Direktur Utama BPJS Kesehatan dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, MMRS, mengatakan lembaganya kini membiayai sekitar dua juta layanan kesehatan setiap hari dengan nilai mencapai Rp500 miliar. Ia menilai inovasi layanan harus tetap menjaga pemerataan akses sekaligus keberlanjutan pembiayaan.
Prihati juga mengingatkan bahwa teknologi baru tidak bisa langsung diterapkan tanpa menyesuaikan regulasi yang berlaku. “Teknologi baru itu harus mengikuti prosedur regulasi yang ada. Jadi tidak serta-merta langsung bisa diterapkan di BPJS,” ujarnya.
Kompetensi Dokter Setara Standar Global
Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia Renan Sukmawan, Sp.JP(K), PhD, mengatakan kompetensi dokter jantung Indonesia telah disusun dengan standar yang setara dengan Eropa dan Amerika Serikat. Tantangan berikutnya, menurut dia, adalah memperluas distribusi tenaga spesialis dan layanan jantung hingga ke seluruh kabupaten dan kota.
Di tengah standar kompetensi yang disebut sudah sejajar dengan banyak negara maju, pemerataan akses tetap menjadi pekerjaan yang belum selesai. Bagi PERKI dan para pemangku kepentingan, memperkuat trust, menjaga etika, dan memastikan layanan hadir lebih merata kini berjalan sebagai satu paket tantangan yang saling berkaitan.
