Distribusi dokter spesialis jantung di Indonesia masih jauh dari merata. PERKI menyebut sekitar 60% tenaga spesialis terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra, sementara wilayah lain seperti Papua masih kekurangan tenaga layanan kardiovaskular.
Kesenjangan itu tidak hanya soal jumlah dokter, tetapi juga kesiapan layanan di daerah. Dalam konferensi pers ASMIHA 2026 di Jakarta, Kamis (16/7/2026), kardiolog senior sekaligus Ketua Dewan Etik PERKI Muhammad Munawar, Sp.JP(K), menegaskan bahwa penempatan dokter harus diikuti fasilitas penunjang, perlindungan hukum, dan kesejahteraan yang memadai.
Pemerataan Tidak Cukup Hanya Menempatkan Dokter
Munawar menjelaskan, dokter jantung tidak bisa bekerja optimal jika fasilitas dasar belum tersedia. Ia mencontohkan kebutuhan alat minimal seperti treadmill agar pelayanan dapat berjalan dengan baik.
“Kalau dokter jantung ditempatkan di sana tetapi tidak ada alat minimal seperti treadmill, tentu dia tidak bisa bekerja secara optimal. Karena itu kami membutuhkan dukungan pemerintah,” ujarnya.
PERKI menilai dukungan pemerintah menjadi kunci agar pemerataan tenaga kesehatan tidak berhenti di atas kertas. Tanpa sarana dan perlindungan yang jelas, layanan jantung di daerah akan tetap tertinggal dibanding wilayah yang lebih dulu berkembang.
40% Kabupaten dan Kota Masih Kekurangan Layanan
Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah Indonesia Renan Sukmawan, Sp.JP(K), PhD, mengatakan Indonesia memang memiliki sekitar 2.200 dokter spesialis jantung. Namun, sekitar 40% kabupaten dan kota masih belum memiliki layanan kardiovaskular yang memadai.
| Data Utama | Angka | Keterangan |
|---|---|---|
| Dokter spesialis jantung | sekitar 2.200 | Jumlah yang disebut Renan Sukmawan |
| Tenaga spesialis di Jawa dan Sumatra | sekitar 60% | Konsentrasi terbesar dokter jantung |
| Kabupaten dan kota kekurangan layanan kardiovaskular | sekitar 40% | Wilayah yang masih belum terlayani optimal |
Renan menekankan bahwa perluasan layanan jantung harus dilakukan sampai ke kabupaten dan kota. Alasannya sederhana, pasien serangan jantung membutuhkan penanganan segera dan tidak bisa menunggu rujukan ke luar daerah.
“Karena itu kita bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS berusaha menurunkan layanan sampai ke kabupaten dan kota. Orang yang terkena serangan jantung tidak bisa menunggu dirujuk ke luar daerah,” ujarnya.
Fokus PERKI dan BPJS pada Perluasan Akses
Untuk memperluas layanan, Renan menyebut sejumlah langkah yang tengah ditempuh, mulai dari pengembangan rumah sakit jejaring, penambahan fasilitas cath lab, hingga pemerataan dokter spesialis. Kolegium juga memastikan seluruh dokter memenuhi standar kompetensi nasional.
Ketua PP PERKI Ade Meidian Ambari, Sp.JP(K), PhD, mengatakan organisasi profesi terus mendorong pemerataan lewat pedoman praktik klinis, edukasi masyarakat, dan kolaborasi dengan pemerintah. Menurut dia, perlindungan hukum dan kesejahteraan dokter perlu diperkuat agar lebih banyak tenaga spesialis bersedia bertugas di daerah.
Direktur Utama BPJS Kesehatan dr. dr. Prihati Pujowaskito, Sp.JP(K), FIHA, MMRS, juga menyebut BPJS bersama Kementerian Kesehatan terus memperluas akses layanan jantung. Salah satu langkahnya adalah menambah rumah sakit yang memiliki fasilitas cath lab agar layanan lebih dekat ke masyarakat.
“Kementerian Kesehatan mempunyai program minimal satu cath lab di setiap kabupaten/kota. Itu menjadi tantangan bersama untuk bagaimana membuka akses layanan,” ujarnya.
Di tengah tingginya beban penyakit jantung dan stroke di Indonesia, kebutuhan pemerataan tenaga dan fasilitas menjadi semakin mendesak. Tanpa dukungan infrastruktur, penambahan dokter jantung di daerah belum cukup untuk menutup kesenjangan layanan yang masih besar.