Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menindak sejumlah kepala daerah lewat operasi tangkap tangan pada 2026. Hingga April 2026, daftar pejabat yang terjaring bertambah, dengan nama terbaru Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.
Kasus terbaru ini menarik perhatian karena diduga terkait proyek infrastruktur daerah yang nilainya besar dan melibatkan banyak pihak. Berdasarkan informasi yang berkembang, penindakan ini juga memperlihatkan pola lama, yakni dugaan suap proyek, jual beli jabatan, konflik kepentingan, hingga pemerasan di lingkungan pemerintah daerah.
Bupati Tulungagung Jadi Nama Terbaru
Gatut Sunu Wibowo diamankan KPK pada April 2026 dalam perkara yang diduga berkaitan dengan proyek jalan dan jembatan di Tulungagung. Proyek itu berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Tulungagung.
Menurut keterangan yang dikutip dari sumber referensi, Gatut diduga menerima aliran dana berupa commitment fee dari pihak swasta. Dana itu disebut terkait upaya memuluskan pemenangan lelang proyek infrastruktur.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, “Bupati tiba di gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 06.50 WIB, dan langsung dilakukan pemeriksaan intensif,” pada Sabtu, 11 April 2026. Pernyataan ini menegaskan bahwa penanganan perkara sudah masuk tahap pendalaman oleh penyidik.
Dalam operasi tersebut, KPK tidak hanya mengamankan kepala daerah. Sekitar 15 orang lain juga ikut diamankan, mulai dari pejabat eselon, kepala dinas, hingga pihak kontraktor.
Barang bukti yang disita disebut berupa uang tunai dalam rupiah dan mata uang asing. Penyidik juga menyita dokumen elektronik yang diduga memuat catatan pembagian persentase jatah untuk sejumlah oknum pejabat.
Kasus ini disebut berawal dari laporan masyarakat. Laporan itu mengarah pada dugaan adanya permintaan setoran rutin dari pemenang proyek kepada kepala daerah.
Daftar Kepala Daerah Kena OTT KPK pada 2026
Berikut nama-nama kepala daerah yang disebut terjaring OTT KPK sepanjang 2026 hingga April:
Maidi, Wali Kota Madiun
Maidi diduga tersangkut penyalahgunaan dana CSR dan suap sejumlah proyek di Kota Madiun. Ia juga disebut menerima commitment fee dari pihak swasta untuk mempermudah akses bisnis.Sudewo, Bupati Pati
Sudewo diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan saat pengisian perangkat desa. KPK disebut turut mengamankan beberapa kepala desa yang diduga menjadi perantara pengumpulan uang dari para calon.Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan
Fadia dijerat dalam perkara dugaan konflik kepentingan pengadaan jasa outsourcing dan tenaga alih daya di lingkungan Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026. Ia diduga mengatur proses lelang untuk menguntungkan pihak yang memiliki kedekatan pribadi.Muhammad Fikri Thobari, Bupati Rejang Lebong
Fikri diduga terlibat dalam pengaturan pemenang lelang proyek di daerahnya. KPK menetapkan lima tersangka dalam perkara ini, terdiri dari dua pihak penerima dan tiga pihak pemberi suap.Syamsul Auliya Rachman, Bupati Cilacap
Syamsul diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap. Dana yang dikumpulkan disebut ditargetkan mencapai Rp750 juta dan dikaitkan dengan tunjangan hari raya bagi Forkopimda.- Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung
Gatut menjadi nama terbaru dalam daftar kepala daerah yang diamankan KPK. Ia diduga terkait skema suap proyek infrastruktur dan penerimaan commitment fee dari kontraktor.
Pola Perkara yang Muncul pada 2026
Jika dilihat dari perkara-perkara yang terungkap, ada beberapa pola yang berulang. Dugaan terbesar tetap berkisar pada pengadaan barang dan jasa, pengaturan lelang, dan permintaan imbalan dari pihak yang berkepentingan.
Selain itu, KPK juga menangani dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengisian jabatan. Ada pula dugaan konflik kepentingan yang melibatkan hubungan pribadi antara pejabat dan pihak penyedia.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa sektor proyek daerah masih menjadi area rawan korupsi. Nilai anggaran yang besar dan kewenangan kepala daerah dalam proses kebijakan kerap membuka celah penyimpangan jika pengawasan lemah.
Sorotan pada Penindakan KPK
Rangkaian OTT terhadap kepala daerah pada 2026 memperlihatkan bahwa KPK masih fokus pada tindak pidana korupsi di level pemerintah daerah. Penindakan semacam ini biasanya menjadi pintu masuk untuk menelusuri aktor lain, termasuk dugaan aliran dana yang lebih luas.
Dalam kasus Tulungagung, penyidik disebut masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dan potensi tindak pidana pencucian uang. Pendalaman ini penting karena perkara suap proyek sering tidak berhenti pada penerima dan pemberi utama saja.
Bagi publik, daftar ini menjadi pengingat bahwa jabatan politik di daerah tetap berada dalam pengawasan ketat aparat penegak hukum. Perkembangan perkara-perkara tersebut masih akan terus bergerak seiring proses pemeriksaan, penetapan tersangka, dan pembuktian di tahap penyidikan hingga persidangan.
