Di kota menengah, pilihan transportasi sering kali bukan soal kenyamanan semata, melainkan soal hitung-hitungan harian. Warga di Yogyakarta, Solo, dan Batam menghadapi situasi yang berbeda dari Jakarta, karena transportasi umum terbatas sementara kebutuhan mobilitas tetap tinggi.
Kondisi itu membuat banyak orang harus menimbang biaya, jangkauan, dan risiko jangka panjang sekaligus. Temuan dalam Indonesia Millennial and Gen Z Report 2027 oleh IDN menunjukkan bahwa keputusan warga tidak sesederhana memilih moda yang paling murah atau paling modern.
Transportasi umum murah, tetapi belum bisa diandalkan penuh
Secara biaya, transportasi umum masih menjadi opsi yang paling masuk akal bagi sebagian warga. Lia, 31 tahun, yang tinggal di perbatasan Jawa Tengah dan DIY, menyebut pengeluaran bulanannya untuk Trans Jogja bisa di bawah Rp200 ribu.
Angka itu jauh lebih rendah dibanding motor yang bisa menyentuh Rp200–300 ribu per bulan. Mobil bahkan bisa butuh sekitar Rp400 ribu meski hanya dipakai dua kali seminggu.
Masalahnya, harga murah tidak otomatis berarti praktis. Jangkauan Trans Jogja belum merata, jam operasional terbatas, dan jadwalnya tidak selalu pasti.
Faktor geografis juga ikut menambah hambatan. Wilayah berbukit seperti Gunungkidul atau Boko membuat akses transportasi umum makin sempit, sementara KRL hanya menjangkau rute tertentu seperti Kota Yogyakarta hingga Prambanan.
Kendaraan pribadi tetap jadi penopang utama
Di banyak titik, kendaraan pribadi masih memegang peran paling penting. Yohana, seorang milenial yang tinggal di Godean, perbatasan Kota Yogyakarta dan Sleman bagian barat, mengandalkan motor untuk mobilitas harian dengan radius di bawah lima kilometer.
Di Batam, pilihan warga bahkan lebih terbatas lagi. Andreas, 33 tahun, menyebut mobil hampir menjadi satu-satunya pilihan realistis karena jangkauan transportasi umum sangat terbatas.
Namun membeli kendaraan baru juga bukan keputusan yang ringan. Yohana memilih menunda pembelian mobil karena kondisi ekonomi yang belum pasti.
Untuk kebutuhan harian, ia menggabungkan motor dengan layanan ride-hailing yang lebih fleksibel. Pilihan itu memberi kemudahan, tetapi biayanya cenderung lebih tinggi.
EV mulai dilirik, tetapi belum jadi solusi cepat
Di tengah keterbatasan itu, kendaraan listrik mulai masuk ke daftar pertimbangan warga. Lia mengaku sudah melirik motor listrik sebagai alternatif yang lebih efisien.
Salah satu alasan yang membuat opsi itu terasa lebih nyata adalah ketersediaan dua SPKLU dalam radius kurang dari satu kilometer dari rumahnya. Selain soal efisiensi biaya, ia juga mempertimbangkan isu energi dan ketidakpastian harga BBM.
Situasinya berbeda pada Yohana. Ia tidak menemukan SPKLU dalam radius satu kilometer dari rumahnya, sehingga kendaraan listrik belum terasa sebagai pilihan yang bisa langsung digunakan.
Bagi Yohana, EV lebih ditempatkan sebagai opsi terakhir. Ia baru melihatnya relevan jika BBM benar-benar langka atau tidak tersedia.
Rasa ragu masih kuat di soal nilai jual dan baterai
Selain infrastruktur, warga juga mempertimbangkan risiko finansial. Andreas, Yohana, dan Amanda, 24 tahun, yang tinggal di Solo, sama-sama menyoroti nilai jual kembali kendaraan listrik.
Kendaraan listrik diketahui punya depresiasi yang lebih tinggi, bahkan bisa mencapai 30 hingga 50 persen. Bagi mereka yang masih memandang kendaraan sebagai aset jangka panjang, angka ini menjadi pertimbangan besar.
Ada pula kekhawatiran soal baterai. Biaya penggantian baterai bisa sangat tinggi, bahkan mendekati harga unit baru.
Dalam skenario penggantian sebagian, performa kendaraan juga dinilai tidak akan kembali optimal karena perbedaan kondisi antar sel baterai. Kombinasi faktor ini membuat kendaraan konvensional masih terasa lebih aman dan lebih bisa diprediksi.
Pasar EV tumbuh, tapi penyebarannya belum merata
Di tingkat nasional, kendaraan listrik memang menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Data GAIKINDO mencatat penjualan EV nasional tumbuh tujuh kali lipat dalam tiga tahun terakhir, dari 17.051 unit pada 2023 menjadi 103.931 unit sepanjang 2025.
Di Jabodetabek, market share EV bahkan sudah melampaui 25 persen atau sekitar satu dari empat kendaraan baru yang terjual. Namun data pembiayaan leasing dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia per Agustus 2025 menunjukkan arus dana masih sangat dominan ke kendaraan berbahan bakar konvensional.
Untuk motor listrik baru, total pembiayaan hanya Rp239 miliar, dibanding Rp86.246 miliar untuk motor konvensional. Pada roda empat, selisihnya disebut bahkan lebih tajam.
Ketua APPI Suwandi Wiratno mengakui adopsi EV masih terkonsentrasi di kota besar. Di daerah, keterbatasan infrastruktur dan daya beli masih menjadi hambatan nyata, sehingga transisi di kota menengah berjalan lebih lambat.
