Perhutani melalui Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Pekalongan Barat ikut mendampingi Gubernur Jawa Tengah melakukan kunjungan ke lokasi bencana di Desa Penakir, Kabupaten Pemalang, pada Jumat lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan penanganan bencana berlangsung optimal dan melihat langsung kondisi masyarakat serta kawasan terdampak.
Rombongan yang dipimpin Gubernur tersebut juga melibatkan Administratur KPH Pekalongan Barat, pemerintah daerah setempat, dan unsur terkait lainnya. Mereka meninjau beberapa titik terdampak, mulai dari kawasan hutan hingga permukiman warga yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di lokasi bencana adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin keselamatan dan memulihkan kehidupan masyarakat. Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi, Perhutani, dan pihak terkait lain sangat penting untuk menangani bencana dengan cepat dan terkoordinasi.
“Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk terus hadir dan memastikan penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Sinergi dengan Perhutani dan seluruh pihak terkait sangat penting, terutama dalam menjaga kawasan hutan agar tetap berfungsi sebagai penyangga lingkungan dan meminimalisasi risiko bencana ke depan,” ujar Gubernur dalam kunjungannya.
Administratur KPH Pekalongan Barat, Maria Endah Ambarwati, menyatakan bahwa Perhutani siap mendukung penuh langkah pemerintah dalam mitigasi dan penanganan bencana di wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Dukungan ini mencakup rehabilitasi lingkungan dan pendampingan kepada masyarakat terdampak.
Perhutani juga telah mendirikan Posko Bencana KPH Pekalongan Barat di Desa Penakir sebagai pusat koordinasi dan pengelolaan penanganan bencana. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengurangi potensi risiko bencana di masa depan melalui pengelolaan hutan yang lebih baik.
Selain itu, Perhutani akan terus melakukan monitoring terhadap kondisi kawasan hutan di sekitar lokasi yang terdampak bencana. Monitoring ini penting untuk mendukung upaya pemulihan lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya hutan tetap terjaga fungsinya sebagai penyangga ekosistem.
Kegiatan peninjauan oleh Gubernur dan Perhutani ini diharapkan menjadi momentum penguatan kerja sama antara pemerintah provinsi, Perhutani, dan masyarakat desa. Sinergi ini sangat diperlukan demi menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana alam.
Dengan keterlibatan aktif Perhutani dalam penanganan bencana di Penakir, langkah mitigasi dan rehabilitasi diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Dukungan tersebut sekaligus memperlihatkan peran strategis Perhutani dalam menjaga fungsi hutan sebagai penyangga lingkungan dan mengurangi dampak bencana alam yang sering terjadi.
Pelibatan Perhutani secara langsung dalam penanganan bencana menunjukkan komitmen bersama untuk memperkuat sistem pengelolaan hutan lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek ekologis dan sosial ekonomi secara bersamaan.
Baca selengkapnya di: www.perhutani.co.id