Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pencopotan mural wajah mantan Gubernur Ridwan Kamil di underpass Dewi Sartika, Kota Depok. Proses pencopotan dilakukan oleh petugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jawa Barat menggunakan alat las dan gergaji secara bertahap hingga seluruh bagian wajah dilepas dari dinding.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, tidak memberikan komentar terkait kebijakan pencopotan tersebut. Ia menyatakan bahwa persoalan itu bukan wewenangnya untuk dikomentari secara langsung.
Penggantian Slogan di Ruang Publik
Selain pencopotan mural, Pemprov Jawa Barat juga berencana mengganti slogan lama "Jabar Juara" dengan narasi baru "Jabar Istimewa" di sejumlah ruang publik. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pembaruan citra visual pemerintah di area publik.
Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Kota Depok-Kota Bekasi, Ronny Hermawan, menanggapi pencopotan mural tersebut sebagai momentum untuk merubah pandangan mengenai penggunaan simbol visual pejabat di ruang umum. Ia menilai pejabat publik sebaiknya tidak terlalu sering menampilkan wajahnya di tempat-tempat seperti billboard, reklame, hingga underpass.
Ronny menekankan pentingnya kehadiran kerja nyata daripada kehadiran gambar atau simbol di ruang publik. Menurutnya, masyarakat lebih mengutamakan aksi dan kinerja pemerintah dibandingkan sekadar penampilan wajah pejabat.
Salah satu contoh isu yang perlu mendapat perhatian serius dari kepala daerah adalah penanganan masalah pembongkaran bangunan liar dan pengendalian banjir. Ronny menyatakan bahwa masyarakat mengharapkan konsistensi tindak lanjut dari pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini.
Langkah pencopotan mural Ridwan Kamil dan penggantian slogan Provinsi Jawa Barat mendapat perhatian karena mencerminkan perubahan strategi komunikasi visual pemerintah. Kebijakan ini juga menimbulkan diskusi soal peran simbol dan citra pejabat dalam ruang publik serta prioritas masyarakat terkait kinerja dan pelayanan.
Ke depan, Pemprov Jawa Barat tampaknya akan fokus memperbarui berbagai elemen visual di ruang publik untuk menyelaraskan dengan narasi baru "Jabar Istimewa". Kebijakan tersebut juga dinilai sebagai respons atas aspirasi publik yang ingin melihat kepemimpinan dengan tindakan nyata dan hasil kerja konkret.
