Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ratnawati, melakukan pengawasan langsung di Kecamatan Beber, Cirebon, untuk menampung aspirasi masyarakat terkait sektor pertanian. Fokus utama pada kegiatan ini adalah perbaikan jalan usaha tani dan kebutuhan pompa air yang mendesak guna mendukung aktivitas pertanian.
Dalam dialog bersama kepala desa dan warga di Desa Wanayasa, muncul berbagai persoalan infrastruktur yang menjadi kebutuhan prioritas. Kondisi jalan usaha tani yang masih berupa tanah menyebabkan kesulitan, terutama saat musim hujan. Jalan yang licin dan tidak memadai menghambat distribusi hasil panen dan menaikkan biaya produksi petani.
Selain infrastruktur jalan, keterbatasan pasokan air menjadi keluhan warga saat musim kemarau. Pemerintah desa mengajukan usulan bantuan pompa air untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus memenuhi kebutuhan air harian masyarakat. Pompa air dianggap strategis dalam mengantisipasi kekeringan dan mendukung ketahanan pangan lokal.
Ratnawati mencatat seluruh aspirasi masyarakat dan memastikan usulan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Pengawasan dan anggaran dari DPRD Jabar disesuaikan berdasarkan hasil dialog tersebut agar program pembangunan bisa berjalan efektif dan tepat sasaran.
Adapun mekanisme penanganan aspirasi tersebut akan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini untuk memastikan usulan masuk dalam prioritas anggaran dan perencanaan program pembangunan provinsi secara berkelanjutan.
Berikut adalah poin-poin aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Wanayasa:
1. Peningkatan kualitas jalan usaha tani dari tanah menjadi jalan yang lebih kokoh dan mudah dilalui kendaraan pengangkut hasil panen.
2. Penyediaan pompa air untuk mengatasi kekurangan air pada musim kemarau.
3. Penanganan infrastruktur pendukung agar distribusi hasil pertanian lebih efisien dan tidak mengalami keterlambatan.
Pengalaman di Desa Wanayasa mencerminkan kebutuhan infrastruktur dasar yang masih menjadi tantangan di sektor pertanian wilayah Cirebon. Perbaikan akses dan penyediaan sarana irigasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
Pencatatan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat menjadi langkah penting dalam proses penganggaran daerah. Ini menunjukkan peran aktif DPRD Jabar dalam mengakomodasi kebutuhan bidang pertanian yang berimplikasi langsung pada perekonomian lokal dan ketahanan pangan.
Dengan fokus pada penanganan infrastruktur pertanian, program pembangunan diharapkan mampu berjalan secara bertahap dan berkesinambungan. Langkah tersebut juga menunjang arah kebijakan pemerintah provinsi dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di desa-desa.
Ratnawati menjamin aspirasi yang sudah diterima akan masuk ke dalam agenda pembangunan daerah dengan mempertimbangkan prioritas dan potensi wilayah. Hal ini menjadi bagian dari upaya DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara profesional dan transparan.
Upaya serius legislatif Jawa Barat ini diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan dan fasilitas pertanian. Dengan begitu, kesejahteraan petani dan stabilitas produksi hasil pertanian di Kecamatan Beber makin terjaga dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah.