Upaya perbaikan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur menunjukkan perkembangan positif. Setelah sempat disuspend 788 unit, kini hanya tersisa 213 dapur yang masih dalam status penghentian sementara.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengungkapkan bahwa sebagian besar dapur yang sempat dihentikan kini sudah kembali beroperasi. Hal ini menyusul validasi ulang dan pembaruan data operasional SPPG secara menyeluruh. “Setelah dilakukan verifikasi kembali, jumlah SPPG di Jawa Timur yang masih dihentikan kini tinggal 213 unit,” ujar Emil.
Latar Belakang Penghentian Operasional SPPG
Penghentian sementara dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap sejumlah dapur karena belum memenuhi persyaratan dasar operasional. Dari total 1.512 SPPG di wilayah Jawa yang disuspend, Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah terbanyak, yaitu 788 unit. Provinsi lain seperti Jawa Barat sebanyak 350 unit, DI Yogyakarta 208 unit, Banten 62 unit, DKI Jakarta 50 unit, dan Jawa Tengah 54 unit turut terdampak.
Pemberhentian ini merujuk pada Surat Pemberhentian Sementara Operasional yang dikeluarkan BGN, tetapi setelah validasi ulang, surat tersebut dinyatakan tidak berlaku bagi dapur yang sudah melakukan pembenahan.
Aspek Evaluasi Operasional Dapur SPPG
Evaluasi ulang terhadap operasional dapur MBG menitikberatkan pada beberapa aspek krusial, antara lain:
- Kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
- Ketersediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- Fasilitas tempat tinggal bagi kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan.
Dapur yang belum memenuhi standar tersebut harus melengkapi fasilitas dan administrasi agar bisa beroperasi kembali. BGN juga menetapkan Perubahan I atas surat penghentian yang masih berlaku sambil menunggu kelengkapan persyaratan.
Koordinasi dan Pengawasan Berkelanjutan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah pusat untuk mempercepat proses perbaikan tanpa mengganggu pelaksanaan program MBG. Emil menekankan pentingnya menjaga standar kesehatan, higienitas, dan tata kelola dapur. “Program MBG harus tetap berjalan, tetapi aspek kesehatan, higienitas, dan tata kelola dapur juga harus dijaga,” tegasnya.
Koordinasi dilakukan secara terpusat melalui satu pintu komunikasi bersama BGN. Informasi dari lapangan disalurkan oleh para ketua Satgas MBG di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur melalui forum koordinasi. Forum ini beranggotakan 43 orang yang aktif menyampaikan laporan mengenai kualitas layanan SPPG.
Laporan dan Tindak Lanjut
Melalui forum tersebut, berbagai temuan seperti dugaan keracunan makanan dan standar harga menu yang tidak sesuai dengan kualitas diteruskan kepada BGN. Pemerintah provinsi berharap adanya tindakan tegas sebagai pembelajaran dan untuk meningkatkan mutu layanan Program MBG.
Emil menyatakan, “Kami rutin meneruskan laporan tersebut ke BGN. Harapannya tentu ada tindakan tegas agar menjadi pembelajaran dan memberi efek jera,” pungkasnya.
Kondisi ini menggambarkan upaya berkelanjutan untuk memastikan agar operasional dapur MBG di Jawa Timur berjalan optimal dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Pemerintah daerah dan pusat tampak fokus pada peningkatan standar mutu dan higienitas demi keberlanjutan program penting ini.
