Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menerima laporan mengenai pelanggaran pembayaran tunjangan hari raya (THR) dari 157 perusahaan. Aduan tersebut berasal dari 194 pelapor yang menyatakan perusahaan tidak membayar THR sesuai aturan.
Pelanggaran yang dilaporkan meliputi tidak pembayaran THR, pembayaran THR tidak penuh, serta keterlambatan pembayaran THR. Kasus ini menjadi perhatian serius menjelang momen Idulfitri.
Proses Penanganan Aduan THR
Setelah menerima aduan melalui poskothr.kemnaker.go.id, pengawas ketenagakerjaan langsung melakukan inspeksi. Langkah ini bertujuan memastikan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pelapor.
Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan akan menerima nota pemeriksaan sebagai teguran resmi. Nota pertama mengharuskan perusahaan memperbaiki pembayaran dalam waktu tujuh hari.
Apabila perusahaan tetap tidak memenuhi kewajiban setelah nota pertama, maka diterbitkan nota kedua. Dalam waktu tujuh hari berikutnya perusahaan harus melunasi THR secara penuh.
Jika perusahaan masih tidak patuh setelah nota kedua, Disnakertrans memberikan rekomendasi kepada kepala daerah. Rekomendasi ini bertujuan agar perusahaan dikenakan sanksi administratif seperti denda atau pembatasan operasional usaha.
Posko Pengaduan dan Layanan Konsultasi
Posko pengaduan THR di Jawa Barat dibuka sejak 14 Maret dan akan beroperasi hingga 27 Maret. Sebelumnya, layanan konsultasi terkait THR juga telah aktif sejak awal bulan.
Adanya posko ini memberikan kemudahan bagi pekerja untuk melaporkan masalah pembayaran THR secara transparan dan cepat. Dinas Tenaga Kerja berkomitmen menindaklanjuti setiap aduan demi perlindungan hak pekerja.
Berbagai langkah penegakan ketentuan pembayaran THR ini diharapkan mampu mengurangi praktik tidak sesuai aturan di perusahaan. Hal ini penting supaya kewajiban perusahaan terhadap pekerja dipenuhi tepat waktu dan sesuai besaran yang ditetapkan.
Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan jumlah pelanggaran pembayaran THR akan semakin menurun. Pekerja di berbagai sektor di Jawa Barat pun bisa merayakan hari raya dengan hak finansial yang terpenuhi.
