Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Bandung Barat. Agenda utama adalah memperkuat tata kelola sampah melalui sinkronisasi kebijakan dan penguatan fungsi legislasi daerah.
Kunjungan ini berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat dan menjadi ajang diskusi intensif terkait pengelolaan sampah. Ditekankan pentingnya regulasi yang sejalan dengan kondisi nyata di lapangan, terutama dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas.
Ketua Bapemperda DPRD Jabar, Sugianto Nangolah, menyampaikan bahwa Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem pengolahan sampah mandiri yang berkelanjutan. Potensi ini dapat dijadikan model bagi daerah lain di Jawa Barat.
Menurut Sugianto, kolaborasi dengan DPRD Bandung Barat sangat penting untuk mengetahui permasalahan nyata dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini bertujuan agar regulasi tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Hasil kunjungan kerja tersebut akan dijadikan bahan pengayaan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai tata kelola sampah dan perlindungan lingkungan hidup. Regulasi yang disusun diharapkan mampu memberikan solusi konkret atas tantangan lingkungan saat ini.
Melalui sinergi antara DPRD provinsi dan kabupaten/kota, Bapemperda berharap dapat menghadirkan regulasi komprehensif. Regulasi itu diharapkan memberi manfaat nyata dan mendukung upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan di Jawa Barat.
Fokus utama dari regulasi yang dikembangkan meliputi:
1. Pengelolaan sampah berbasis komunitas yang sesuai dengan karakteristik daerah.
2. Pengembangan sistem pengolahan sampah mandiri yang berkelanjutan.
3. Peningkatan fungsi legislasi daerah untuk respon yang lebih cepat terhadap kebutuhan masyarakat.
DPRD Jawa Barat secara aktif memperkuat tata kelola sampah sebagai bagian dari komitmen menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kunjungan kerja ini menjadi langkah strategis untuk mengintegrasikan kebijakan provinsi dengan praktik terbaik daerah penyangga dan kawasan wisata seperti Kabupaten Bandung Barat.
