Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat mengusulkan merjer sejumlah dinas yang memiliki fungsi serupa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Langkah itu disebut sebagai upaya efisiensi birokrasi dan penghematan anggaran agar pelayanan publik bisa berjalan lebih efektif.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menurut dia, penataan ulang organisasi perangkat daerah perlu dilakukan agar struktur pemerintahan lebih ramping, tepat fungsi, dan tidak menimbulkan pemborosan.
Penggabungan dinas dinilai bisa mempercepat koordinasi
Ono mencontohkan sektor pertanian yang saat ini tersebar di beberapa dinas dengan tugas yang saling berdekatan. Instansi yang disebut antara lain Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta Dinas Perkebunan.
Dengan penggabungan itu, DPRD Jabar menilai koordinasi kebijakan bisa lebih sederhana. Dampaknya diharapkan lebih terasa bagi petani dan pelaku usaha pangan karena keputusan tidak lagi tersebar dalam banyak jalur birokrasi.
Efisiensi tidak boleh berdampak pada pegawai
Di balik dorongan perampingan organisasi, DPRD Jabar memberi perhatian khusus pada nasib aparatur. Ono menolak tegas opsi pemutusan hubungan kerja, terutama bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Sikap itu menunjukkan bahwa efisiensi yang didorong bukan untuk mengurangi pegawai, melainkan menata ulang struktur kerja agar belanja daerah lebih terkendali. Dalam pandangan DPRD, penghematan seharusnya diarahkan pada pemborosan sistem, bukan pada pengurangan hak pekerja.
Langkah hemat juga dilakukan di internal DPRD
DPRD Jawa Barat juga mengklaim sudah lebih dulu menerapkan efisiensi di internal lembaga legislatif. Ono mengatakan kunjungan kerja ke luar provinsi dan luar negeri kini dihapus, sementara pengeluaran untuk konsumsi rapat turut dipangkas.
“Kami sudah menghilangkan kunjungan luar provinsi, kunjungan luar negeri, kita juga menghemat terkait dengan makan-minum,” ujar Ono. Ia juga membuka kemungkinan rapat kerja kembali digelar secara daring seperti pada masa pandemi COVID-19 jika diperlukan untuk menekan biaya operasional.
- Kunjungan kerja luar provinsi dihapus.
- Kunjungan kerja luar negeri dihapus.
- Anggaran makan-minum rapat dipangkas.
- Rapat daring disiapkan kembali bila dibutuhkan.
Kebijakan efisiensi di tubuh DPRD itu disebut sebagai bentuk keseriusan sebelum meminta pemerintah daerah melakukan hal serupa. DPRD berharap penghematan dari restrukturisasi perangkat daerah bisa dialihkan ke program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
Dorongan untuk penataan ulang OPD
Usulan merjer dinas ini juga mencerminkan dorongan agar pemerintah daerah menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan kerja yang lebih aktual. Dalam banyak kasus, tumpang tindih fungsi antardinas dapat memperlambat layanan dan membuat anggaran tersebar ke banyak unit.
Apabila langkah ini ditindaklanjuti Pemprov Jawa Barat, penataan organisasi akan menjadi salah satu isu penting dalam evaluasi belanja birokrasi. Fokus utamanya tetap pada penguatan layanan publik, terutama pada sektor-sektor yang langsung memengaruhi masyarakat seperti pangan, pertanian, dan ketahanan ekonomi daerah.
