KPK memberi apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena dinilai serius membenahi tata kelola perizinan pertambangan. Atas langkah itu, Jateng ditetapkan sebagai pilot project nasional pengelolaan perizinan Mineral Bukan Logam dan Batuan atau MBLB.
Penetapan tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai daerah percontohan dalam penguatan pengawasan sektor tambang. KPK menilai posisi itu penting karena perizinan di sektor pertambangan memiliki proses yang kompleks dan melibatkan banyak instansi.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Ely Kusumastuti, menyampaikan hal itu dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Perizinan Tambang Khususnya MBLB di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Rakor berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026.
Ely menjelaskan bahwa Jawa Tengah menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang sudah memiliki Peraturan Daerah khusus terkait pengelolaan perizinan MBLB. Menurutnya, hal itu menjadi alasan kuat bagi KPK untuk terus bersinergi dan memberi dukungan.
KPK dan Pemprov Jateng juga melanjutkan kolaborasi pencegahan korupsi di sektor pertambangan. Fokusnya ada pada penertiban proses yang melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Dinas PUPR, Balai Besar Wilayah Sungai, Dinas Lingkungan Hidup, ATR/BPN, hingga DPMPTSP.
Seluruh tahapan perizinan itu menjadi area evaluasi bersama untuk mengidentifikasi potensi masalah dan mencari solusi. KPK menekankan bahwa pengawasan tidak hanya berhenti pada administrasi, tetapi juga pada implementasi di lapangan.
Ada empat aspek utama yang menjadi perhatian KPK dalam pengawasan sektor ini. Keempatnya adalah regulasi, transparansi dan akuntabilitas proses perizinan, mitigasi risiko penyimpangan, serta pengawasan implementasi zonasi pertambangan.
KPK juga menyoroti potensi penyimpangan yang dapat muncul di lapangan. Karena itu, penguatan tata kelola perizinan dipandang sebagai langkah penting agar sektor pertambangan berjalan lebih tertib dan terpantau.
