Jateng Pimpin Kredit Perumahan Rp 2,3 T, Luthfi Buka Peta Akselerasi Rumah Rakyat

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi capaian penyaluran kredit perumahan di Jawa Tengah yang dinilai paling menonjol secara nasional. Berdasarkan data Kementerian PKP, realisasi kredit usaha rakyat di bidang perumahan atau kredit KPP di provinsi itu mencapai sekitar Rp2,3 triliun dalam periode 1 Januari hingga 1 April 2026.

Maruarar menyebut capaian tersebut sebagai hasil yang patut dicontoh karena turut mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi lewat sektor perumahan. Pernyataan itu disampaikan Maruarar saat bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Jumat (3/4/2026).

Capaian terbesar di sejumlah daerah

Data Kementerian PKP menunjukkan penyaluran kredit perumahan di Jawa Tengah tersebar di banyak daerah. Kabupaten Brebes mencatat realisasi terbesar dengan Rp131,5 miliar, disusul Banyumas Rp117,4 miliar dan Sragen Rp115,6 miliar.

Maruarar menilai kinerja Jawa Tengah dan pemerintah daerahnya layak menjadi rujukan karena mampu mendorong pembiayaan perumahan dengan hasil yang tinggi. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar program kredit perumahan memberi dampak langsung pada sektor riil.

FLPP Jawa Tengah juga kuat

Selain kredit perumahan, Jawa Tengah juga mencatat kinerja baik dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Data Kementerian PKP menempatkan provinsi ini di posisi kedua nasional untuk program rumah subsidi tersebut.

Pada 2025, pembiayaan FLPP di Jawa Tengah tercatat mencapai 24.470 unit. Maruarar membuka peluang agar pada 2026 jumlah itu naik lagi menjadi 40 ribu unit, terutama jika koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah berjalan efektif.

Berikut ringkasan capaian yang disorot dalam pertemuan tersebut:

Agenda lain yang dibahas

Dalam pertemuan itu, Maruarar dan Ahmad Luthfi juga membahas percepatan program perumahan lain pada 2026. Program yang masuk pembahasan antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, dan pemberdayaan UMKM genteng.

Maruarar mengatakan sentra genteng di Jawa Tengah, terutama di Kebumen dan Jepara, bisa dilibatkan dalam program perumahan agar manfaat ekonomi menyebar ke pelaku usaha lokal. Ia menekankan bahwa penggunaan material dari daerah juga dapat memperkuat UMKM dan rantai pasok sektor perumahan.

Backlog perumahan masih besar

Ahmad Luthfi menjelaskan bahwa penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 274.514 unit. Sementara itu, sisa backlog perumahan masih sekitar 1.058.454 unit, meski disebut turun sekitar 20 persen.

Ia menyampaikan bahwa penanganan backlog tersebut berasal dari berbagai sumber, mulai APBD, APBD provinsi dan kabupaten/kota, Baznas, CSR perusahaan, partisipasi masyarakat, hingga dukungan lain. Luthfi juga mengusulkan BSPS 2026 untuk mempercepat perbaikan rumah warga dan penataan kawasan permukiman di beberapa daerah.

Usulan penanganan kawasan kumuh disebut mencakup Batang, Banyumas, Jepara, dan kemungkinan Kota Semarang. Dalam pertemuan itu, Luthfi turut didampingi para bupati dari Jepara, Batang, Brebes, Temanggung, Banyumas, Grobogan, serta Wakil Bupati Boyolali.