Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menunjukkan sekitar 106.196 anak di Jawa Barat tidak bersekolah. Angka ini ikut menyorot sebaran siswa putus sekolah di berbagai daerah, terutama pada jenjang SD hingga SMA/SMK.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mencatat ada daerah-daerah yang jumlah siswa putus sekolahnya lebih tinggi dibanding wilayah lain. Di tingkat kebijakan, isu ini juga mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menegaskan akses pendidikan gratis bagi masyarakat tidak mampu, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Daerah dengan siswa putus sekolah terbanyak di jenjang SD
Pada jenjang sekolah dasar, Kabupaten Bekasi berada di posisi teratas dengan 545 siswa putus sekolah. Urutan berikutnya ditempati Kabupaten Bogor dengan 533 siswa dan Kabupaten Sukabumi dengan 485 siswa.
Kabupaten Karawang berada di posisi keempat dengan 418 siswa putus sekolah. Setelah itu menyusul Kabupaten Cianjur sebanyak 394 siswa dan Kabupaten Garut sebanyak 383 siswa.
Kabupaten Bandung tercatat memiliki 345 siswa putus sekolah di jenjang SD. Sementara itu, Kabupaten Cirebon mencatat 228 siswa, Kabupaten Subang 221 siswa, dan Kota Bekasi 209 siswa.
10 daerah dengan jumlah siswa putus sekolah tertinggi di Jawa Barat, tingkat SD
- Kabupaten Bekasi — 545 siswa
- Kabupaten Bogor — 533 siswa
- Kabupaten Sukabumi — 485 siswa
- Kabupaten Karawang — 418 siswa
- Kabupaten Cianjur — 394 siswa
- Kabupaten Garut — 383 siswa
- Kabupaten Bandung — 345 siswa
- Kabupaten Cirebon — 228 siswa
- Kabupaten Subang — 221 siswa
- Kota Bekasi — 209 siswa
Sorotan juga muncul di jenjang SMP hingga SMA/SMK
Kasus siswa tidak sekolah di Jawa Barat tidak hanya terjadi di tingkat SD. Data Disdik Jabar juga memperlihatkan kondisi yang perlu dicermati pada jenjang SMP, SMA, dan SMK karena faktor ekonomi masih kerap menjadi pemicu utama.
Salah satu contoh yang sempat mencuri perhatian publik adalah kasus seorang siswa SMPN 1 Tanjungsari yang terpaksa berhenti sekolah demi membantu ekonomi keluarga dengan berjualan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian bergerak cepat dan memberi bantuan agar siswa tersebut kembali bersekolah hingga lulus.
Pola seperti ini menunjukkan bahwa problem putus sekolah tidak berdiri sendiri. Selain biaya, ada faktor keluarga, lingkungan, dan kondisi sosial yang ikut memengaruhi keputusan anak untuk tetap belajar atau meninggalkan sekolah.
Pemerintah daerah diminta memperkuat pencegahan
Dedi Mulyadi menyebut data anak tidak sekolah harus menjadi perhatian serius agar pemerintah bisa memetakan lokasi dan mencari solusi yang tepat. Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua untuk memastikan anak tetap menempuh pendidikan.
Untuk jenjang SD, pembiayaan pendidikan disebut sudah ditanggung pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, alasan ekonomi semestinya bisa ditekan lebih jauh, meski di lapangan tetap dibutuhkan pendampingan agar anak benar-benar kembali ke bangku sekolah.
Dengan data yang terus muncul ke permukaan, tantangan terbesar Jawa Barat bukan hanya menekan jumlah anak putus sekolah, tetapi juga memastikan setiap daerah punya langkah pencegahan yang lebih terarah dan konsisten. Pemerataan akses pendidikan menjadi kunci agar angka anak tidak sekolah tidak terus bertambah di wilayah-wilayah dengan beban kasus tertinggi.