Kabar bahagia datang untuk warga Jawa Barat setelah Gubernur Dedi Mulyadi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan itu diberikan untuk kategori Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik 2025 berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto. Prosesi penyerahan berlangsung di sela Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Plaza Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (27/4/2026).
Apresiasi untuk kerja pemerintah daerah
Erwan menyebut penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dijalankan Pemprov Jabar. Ia juga menilai capaian tersebut menjadi dorongan agar seluruh jajaran terus memperbaiki pelayanan dan kualitas kerja di daerah.
“Semoga prestasi yang diraih Pemprov Jabar menjadi pemantik untuk bekerja lebih baik lagi, demi kemajuan Jabar dan Indonesia pada umumnya,” kata Erwan, dikutip dari jabarprov pada Rabu (29/4).
Penghargaan ini menempatkan Jawa Barat sejajar dengan sejumlah provinsi lain yang juga mendapat pengakuan serupa. Selain Pemprov Jabar, ada DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan yang turut meraih kategori Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Terbaik.
Empat komitmen utama pemerintahan Dedi Mulyadi-Erwan
Capaian tersebut juga berkaitan dengan arah kebijakan yang sejak awal disampaikan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan. Keduanya menekankan komitmen agar kebijakan pemerintah daerah memberi dampak nyata bagi warga, terutama di bidang pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.
Dalam arah pembangunan yang mereka dorong, ada empat misi utama yang menjadi pegangan. Misi itu mencakup penguatan sumber daya manusia yang berkarakter dan profesional, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal, pengurangan ketimpangan pembangunan antardaerah, serta penguatan layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan hidup dengan prinsip clean governance.
Fokus tersebut menunjukkan bahwa penghargaan yang diterima bukan semata soal pengakuan administratif. Capaian ini juga menjadi penanda bahwa kerja perangkat daerah di Jawa Barat mendapat perhatian dalam evaluasi tata kelola pemerintahan yang dilakukan pemerintah pusat.
Dorongan untuk layanan publik yang lebih baik
Bagi warga Jawa Barat, penghargaan ini memberi sinyal bahwa arah kerja pemerintah provinsi sedang mendapat penilaian positif. Namun Erwan menegaskan, penghargaan tidak boleh membuat jajaran pemerintah berhenti berbenah.
Dengan dasar itu, Pemprov Jabar diharapkan terus menjaga konsistensi program dan pelayanan publik agar manfaatnya terasa lebih luas di masyarakat. Pengakuan dari Kemendagri ini sekaligus menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan kualitas tata kelola dan meningkatkan kinerja di berbagai sektor layanan publik.
