Peringatan May Day 2026 di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, berlangsung kondusif meski ribuan buruh hadir dari berbagai daerah di Jawa Timur. Aksi ini juga langsung menghasilkan kesepakatan antara pemerintah provinsi dan perwakilan serikat buruh yang membuat suasana peringatan terasa lebih lega bagi para pekerja.
Arak-arakan massa tiba di Jalan Pahlawan sekitar pukul 15.03 WIB setelah lebih dulu berkumpul di depan BG Junction Mall, Jalan Babatan. Mereka berjalan long march sambil membentangkan bendera merah putih menuju titik aksi dengan mengenakan seragam serikat masing-masing.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak kemudian naik ke atas panggung dan menyapa massa. Dari panggung, Khofifah menegaskan bahwa ada kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama serikat buruh dan serikat pekerja se-Jawa Timur.
Lima poin awal dari kesepakatan
Dalam kesepakatan itu, Pemprov Jatim berkomitmen merancang insentif May Day berupa keringanan pajak kendaraan bermotor roda 2 sebesar 20 persen. Kebijakan ini ditujukan bagi wajib pajak pekerja atau buruh anggota serikat dengan nilai pajak di bawah Rp 500 ribu untuk masa pajak tahun 2025 ke bawah.
Pemprov Jatim juga akan segera menyelesaikan penyusunan Raperda tentang Sistem Jaminan Pesangon di Jawa Timur. Setelah rampung, draf itu akan dibahas bersama DPRD Provinsi Jawa Timur.
Selain itu, pemerintah provinsi akan menuntaskan penyusunan Rapergub tentang optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial pekerja atau buruh. Aturan itu juga memuat tata cara pemberian dan pencabutan sanksi administratif berupa tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara.
Poin lain yang ikut disepakati
Kesepakatan berikutnya menyangkut penguatan perlindungan dan kesejahteraan buruh di tingkat daerah. Pemprov Jatim dan serikat pekerja juga menyusun langkah bersama untuk merespons kebutuhan pekerja yang disuarakan dalam peringatan May Day tahun ini.
Di hadapan massa, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada serikat buruh dan serikat pekerja se-Jawa Timur atas kontribusi mereka dalam membangun daerah. Ucapan itu menjadi penanda bahwa dialog antara pemerintah dan buruh berjalan terbuka selama aksi berlangsung.
Sementara itu, jalannya peringatan di depan Kantor Gubernur Jatim tetap tertib hingga kesepakatan diumumkan. Kehadiran ribuan buruh di pusat pemerintahan provinsi pun tidak memicu gangguan berarti dan justru menghasilkan paket kebijakan yang langsung menyentuh kepentingan pekerja.
