Pembangunan tanggul laut di kawasan Pantai Utara Jawa dipandang sebagai sinyal paling jelas bahwa perlindungan pesisir kini masuk tahap yang lebih serius. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan proyek giant sea wall ini bukan hanya untuk menahan rob, tetapi juga untuk mendukung kebutuhan air bersih warga di kawasan pantura.
Pernyataan itu muncul setelah pemerintah daerah menerima kepastian bahwa tanggul laut akan dibangun di pantura dari Banten, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Taj Yasin menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan nyata bagi pesisir yang selama ini menghadapi tekanan besar dari rob dan kerusakan lingkungan.
Tahap awal dimulai dari rapat koordinasi
Kepastian pembangunan itu diperoleh saat Taj Yasin mengikuti Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Jakarta. Menurut dia, rapat itu menjadi penanda dimulainya tahapan pembangunan tanggul laut di kawasan Pantura Jawa.
Ia juga meminta bupati dan wali kota segera turun ke lapangan untuk berkoordinasi dengan masyarakat. Langkah ini dinilai penting agar rencana pembangunan giant sea wall dipahami sejak awal, terutama di wilayah yang masuk prioritas Jawa Tengah.
Jawa Tengah masuk wilayah prioritas
Taj Yasin menyebut kajian untuk Jawa Tengah sudah selesai. Ia juga mengatakan Badan Otorita Pantura Jawa telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah sejak tujuh bulan lalu.
Dalam pembangunan tahap awal, wilayah yang menjadi prioritas di Jawa Tengah adalah Kabupaten Demak, Kota Semarang, dan Kabupaten Kendal. Pemerintah daerah di wilayah itu diminta menyesuaikan langkah koordinasi dengan masyarakat agar proses berikutnya berjalan lebih lancar.
Bukan hanya menahan rob
Taj Yasin menegaskan infrastruktur perlindungan pesisir ini tidak berdiri untuk satu tujuan saja. Selain mengatasi rob, proyek tersebut juga dikaitkan dengan pemenuhan air bersih di pantura Jateng melalui keberadaan kolam retensi.
Di sisi lain, keberadaan tanggul laut juga dipandang sebagai bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam menindaklanjuti perlindungan pesisir dari Banten hingga Jawa Timur. Pemerintah daerah diminta ikut terlibat karena proyek ini menyangkut kawasan luas dan tidak bisa dikerjakan secara terpisah.
Pembagian wilayah dan kajian teknis
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Jawa Didit Herdiawan menjelaskan penanganan Pantura Jawa akan dibagi berdasarkan segmentasi wilayah. Untuk Jawa Tengah, salah satu contoh segmentasi yang disiapkan adalah Kendal-Semarang.
Ia menambahkan bahwa Teluk Jakarta dan Kendal-Semarang sudah menjalani sejumlah kajian teknis. Kajian itu meliputi soil investigation, batimetri, dan pendalaman model penanganan lapangan.
Didit menegaskan pelaksanaan kegiatan ini harus dilakukan bersama pemerintah daerah setempat. Menurut dia, penanganan perlindungan pesisir tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena membutuhkan koordinasi lintas wilayah dan lintas pemerintah.
Pantura Jateng menghadapi tekanan berat
Jawa Tengah memiliki garis pantai sepanjang 1.127,85 kilometer. Dari jumlah itu, wilayah pantura mencapai 651,47 kilometer dan menjadi pusat aktivitas ekonomi sekaligus kawasan yang rentan terhadap bencana pesisir.
Sejumlah persoalan sudah lama muncul di pesisir Jateng. Masalah itu meliputi abrasi, rob, penurunan muka tanah, kerusakan ekosistem pesisir, dan pencemaran.
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula sejumlah kepala daerah dari wilayah pantura Jateng. Mereka antara lain berasal dari Kota Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Demak, Kendal, Pemalang, Pekalongan, Rembang, dan Jepara.
