Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 kembali menempatkan satu pertanyaan besar di pusat perhatian publik: seberapa kuat tata kelola pemerintahan daerah dalam mengubah kapasitas fiskal menjadi manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Di balik capaian ekonomi yang masih relatif terjaga, ada sejumlah catatan yang menunjukkan bahwa kualitas manajemen menjadi penentu arah pembangunan berikutnya.
Jawa Timur masih memegang posisi penting sebagai motor ekonomi nasional. Struktur ekonomi daerah ini dinilai kuat, industri relatif bertahan, dan konsumsi domestik tetap menjadi penyangga pertumbuhan di tengah tekanan global seperti perlambatan ekonomi dunia, volatilitas harga energi, dan ketidakpastian geopolitik.
Tata kelola jadi titik uji
Sorotan utama bukan lagi sekadar soal ekonomi yang tumbuh, melainkan apakah pertumbuhan itu bisa berlangsung merata dan berkelanjutan. Karena itu, rekomendasi Panitia Khusus DPRD Jawa Timur menarik dicermati karena yang dikritisi bukan hanya program, tetapi fondasi manajemen pemerintahannya.
Dalam perspektif administrasi publik modern, pemerintah dituntut bergerak dari sekadar government menuju governance. Artinya, pemerintah tidak cukup menjadi administrator anggaran, tetapi juga harus mengelola sistem secara efektif, transparan, berbasis data, dan akuntabel.
Ukuran keberhasilan pembangunan juga bergeser. Besar kecilnya anggaran atau tinggi rendahnya serapan tidak otomatis menunjukkan hasil terbaik jika manfaatnya belum sampai ke publik secara nyata.
SILPA dan serapan anggaran
Salah satu catatan paling serius adalah SILPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp3,383 triliun secara un-audited. Dalam praktik fiskal, SILPA memang bisa muncul karena efisiensi atau kehati-hatian, tetapi angka yang besar dan berulang sering menunjukkan masalah pada kualitas perencanaan dan kapasitas eksekusi program.
Masalah itu terlihat jelas pada sektor infrastruktur. Realisasi belanja Dinas PU Bina Marga hanya mencapai sekitar 80 persen, sementara hampir 48,35 persen jalan provinsi belum memenuhi standar lebar minimal tujuh meter.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kapasitas fiskal dan kapasitas implementasi. Uang daerah tersedia, tetapi belum sepenuhnya berubah menjadi pembangunan yang terasa di lapangan.
Data belum sepenuhnya jadi panglima
Pansus juga menyoroti pentingnya penguatan Satu Data Daerah dan integrasi data real-time antar-OPD. Catatan ini relevan karena kebijakan publik yang presisi sangat bergantung pada data yang dikelola dengan baik.
Prinsip data-driven governance menempatkan data sebagai fondasi kebijakan. Namun, birokrasi kerap sibuk mengumpulkan data tanpa sepenuhnya mampu mengubahnya menjadi keputusan yang tepat sasaran.
Contoh yang disorot adalah deviasi pelatihan ASN yang mencapai 364 persen di atas target. Secara administratif angka itu tampak melampaui capaian, tetapi dari sisi manajemen modern justru menunjukkan lemahnya Training Need Analysis dan kurang akuratnya perencanaan sumber daya manusia.
Temuan lain datang dari pengelolaan hibah daerah. Sebanyak 141 lembaga penerima hibah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dengan nilai lebih dari Rp42 miliar, disusul 10 lembaga yang belum menyampaikan SPJ senilai Rp15 miliar.
Pembangunan manusia masih tertinggal
Di sektor pembangunan manusia, rata-rata lama sekolah Jawa Timur masih berada di angka 8,81 tahun hingga akhir 2025. Angka itu menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir, rata-rata pendidikan penduduk belum menembus level setara kelas IX SMP.
Kondisi ini penting karena teori human capital menempatkan pendidikan sebagai investasi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Rendahnya pendidikan akan memengaruhi produktivitas tenaga kerja, kualitas industri, dan daya saing daerah.
Catatan lain yang tak kalah serius adalah tingginya angka anak tidak sekolah di wilayah seperti Jember, Probolinggo, Bangkalan, dan Sumenep. Fakta itu menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis menghadirkan pemerataan pembangunan manusia.
Karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan berbasis spasial dinilai penting. Kemiskinan di Madura memiliki akar persoalan berbeda dengan kawasan perkotaan atau tapal kuda, sehingga pendekatan yang seragam rawan kehilangan efektivitas.
Reformasi birokrasi dan integritas
Pansus juga menyoroti persoalan integritas ASN setelah ditemukannya 16 ASN yang diberhentikan akibat pelanggaran hukum, mulai dari judi online hingga korupsi. Temuan ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi belum cukup jika hanya berhenti pada digitalisasi layanan atau perbaikan indeks administratif.
Dalam birokrasi modern, profesionalisme, meritokrasi, dan disiplin organisasi menjadi dasar utama. Ketika pelanggaran etik terus muncul, maka yang perlu dibenahi bukan hanya individu, melainkan juga sistem pengendaliannya.
Di titik ini, penguatan BRIDA sebagai think tank pembangunan daerah dinilai strategis. Jawa Timur membutuhkan birokrasi yang bekerja dengan riset dan eviden, bukan sekadar rutinitas administratif tahunan.
Momentum koreksi kebijakan
Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2025 pada akhirnya menjadi momentum pembenahan bersama. Kritik lembaga legislatif tidak seharusnya dipahami sebagai upaya mencari kelemahan pemerintah, melainkan mekanisme koreksi agar pembangunan berjalan lebih efektif dan akuntabel.
Jawa Timur tetap punya peluang besar menjadi pusat pertumbuhan nasional. Namun, di tengah kompetisi global, kekuatan daerah tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya APBD atau banyaknya program, melainkan oleh kualitas tata kelola yang mampu mengubah rencana menjadi hasil nyata bagi warga.
