Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyiapkan penguatan pipanisasi dan sumurisasi untuk menghadapi ancaman kekeringan di daerah-daerah rawan. Ia meminta setiap kabupaten dan kota memetakan wilayah sumber kekeringan, sumber air, kebutuhan irigasi, serta infrastruktur pendukung pertanian agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat.
Luthfi menegaskan bahwa ketahanan pangan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kontribusi Jawa Tengah sebagai salah satu penopang utama pangan nasional.
“Tahun 2025 kita sudah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering atau 15,6 persen kebutuhan nasional berasal dari Jawa Tengah,” kata Luthfi di Pendopo Kabupaten Boyolali, Selasa, 2 Juni 2026. Ia meminta daerah segera melapor ke provinsi bila membutuhkan dukungan tambahan.
Kolaborasi lintas lembaga untuk musim kemarau
Luthfi mengatakan sejumlah wilayah mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu kekeringan. Karena itu, ia mendorong kolaborasi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lain untuk menjaga pasokan air dan produksi pertanian.
Ia juga telah berkoordinasi dengan TNI untuk memperkuat program pipanisasi dan sumurisasi di daerah yang membutuhkan. Sementara itu, Polri akan dilibatkan dalam distribusi air bersih menggunakan kendaraan tangki karena dinilai lebih mobil.
“Khusus TNI terkait sumber, sumurisasi, dan pipanisasi. Untuk Polri nanti terkait tangki, karena lebih mobilitas,” ujarnya.
Pemetaan sumber air hingga usulan embung
Terkait usulan pembangunan embung dan irigasi, Luthfi meminta jajaran TNI ikut memetakan wilayah yang memerlukan intervensi sumber air. Langkah ini diarahkan agar bantuan infrastruktur air tepat sasaran di daerah pertanian yang paling rentan.
Sejumlah daerah lumbung pangan di kawasan Solo Raya sebelumnya memang meminta penguatan irigasi, embung, sumur, dan langkah mitigasi kekeringan. Mereka menilai dukungan infrastruktur air menjadi kunci untuk menjaga produktivitas pertanian saat kemarau.
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyampaikan Pemkab Wonogiri menjalankan program pembangunan 1.000 sumur pantek selama lima tahun untuk mengantisipasi kekurangan air. Pada tahun pertama, pembangunan mencapai sekitar 293 sumur, lalu bertambah sekitar 253 sumur pada tahun berikutnya.
Daerah lumbung pangan minta dukungan khusus
Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyebut kondisi ketahanan pangan di daerahnya masih aman dengan surplus produksi beras yang melebihi kebutuhan masyarakat. Namun, ia meminta perhatian khusus bagi daerah yang berperan sebagai lumbung pangan karena tantangannya lebih besar dibanding wilayah industri.
Menurut dia, daerah berbasis pertanian memerlukan dukungan dan insentif agar produktivitas tetap terjaga. “Karena itu, mohon ada insentif khusus untuk daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan,” ujar Sigit.
Di Sukoharjo, Wakil Bupati Eko Sapto juga melaporkan kondisi pangan masih sangat aman. Pada 2025, Sukoharjo mencatat surplus beras sekitar 114 ribu ton, dengan cadangan beras daerah 57 ribu ton dan cadangan Bulog sekitar 3.500 ton.
Perbaikan irigasi dan ancaman satwa liar
Bupati Boyolali Agus Irawan menyoroti pentingnya perbaikan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian, terutama di kawasan Merapi-Merbabu yang menjadi sentra sayuran. Ia menyebut masih ada lahan yang hanya bisa panen satu hingga dua kali setahun karena keterbatasan pasokan air.
Dengan perbaikan irigasi, frekuensi panen diharapkan naik menjadi tiga kali setahun. Agus juga menyoroti gangguan kera liar yang merusak tanaman warga di kawasan lereng Merapi-Merbabu.
Luthfi menambahkan bahwa pengendalian hama tikus tidak boleh dilakukan dengan aliran listrik karena berisiko membahayakan keselamatan petani. Untuk gangguan kera liar, Pemprov Jawa Tengah akan berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk menambah kuota penangkapan dan pengamanan satwa tersebut.
“Kita akan bersurat kepada Menteri Kehutanan agar mendapat tambahan kuota tangkap dan pengamanan. Mengamankan kera tidak boleh dibunuh,” ungkapnya.
Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto juga menyampaikan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi El Nino melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan Jawa Tengah saat ancaman kekeringan mulai menguat.
