Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kebijakan sekolah gratis di tingkat SMA dan SMK negeri tetap berjalan. Sikap ini menutup peluang pemberlakuan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau SPP bagi siswa sekolah menengah negeri di Jawa Barat.
Penegasan tersebut muncul saat wacana pungutan pendidikan kembali dibahas di tengah tekanan keuangan daerah. Usulan SPP dinilai sebagian pihak dapat membantu menutup kekurangan biaya operasional sekolah.
Dedi memandang pendidikan sebagai hak dasar masyarakat yang harus dijamin oleh negara. Karena itu, biaya pendidikan tidak semestinya menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa.
SPP Dinilai Bisa Mengubah Persepsi Publik
Menurut Dedi, kebijakan terkait biaya pendidikan tidak dapat diputuskan secara tergesa-gesa. Ia menilai pemberlakuan SPP berpotensi memunculkan anggapan bahwa pemerintah mengurangi komitmen terhadap pendidikan gratis.
“Usulan ini tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa. Kita harus mengkajinya secara mendalam,” ujar Dedi.
Ia melanjutkan, “Sebab, jika SPP kembali diberlakukan, publik bisa menilai pemerintah tidak lagi menempatkan pendidikan sebagai prioritas.” Pernyataan itu menegaskan posisi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempertahankan sekolah gratis meski anggaran menghadapi keterbatasan.
Usulan Muncul dalam Pembahasan Raperda
Wacana pengaktifan kembali SPP muncul dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di DPRD Jawa Barat. Komisi V DPRD Jawa Barat mengusulkan skema pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
Dalam konsep tersebut, pungutan pendidikan hanya akan dikenakan kepada orang tua yang dinilai memiliki kemampuan finansial. Siswa dari keluarga kurang mampu tetap direncanakan memperoleh pembebasan biaya.
Skema itu menempatkan kondisi ekonomi keluarga sebagai dasar penentuan kewajiban membayar. Namun, Dedi memilih menekankan risiko kebijakan tersebut terhadap kepercayaan publik pada program pendidikan gratis.
Laporan radarcirebon.disway.id menyebut perdebatan ini berlangsung ketika kebutuhan biaya operasional sekolah menjadi perhatian dalam kondisi fiskal daerah yang tertekan. Di sisi lain, pemerintah provinsi tetap menyatakan pendidikan gratis di SMA dan SMK negeri sebagai kebijakan yang akan dipertahankan.
Dengan sikap tersebut, pembahasan mengenai pembiayaan pendidikan di Jawa Barat tetap menyisakan kebutuhan kajian yang mendalam. Bagi keluarga siswa, kepastian yang disampaikan Dedi adalah tidak adanya rencana pemberlakuan kembali SPP di sekolah menengah negeri.
