Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerahnya tidak cukup dilakukan dari pusat saja. Ia menilai pemerintah daerah harus ikut dilibatkan karena lebih memahami kondisi riil di lapangan.
Menurut Luthfi, keterlibatan daerah penting agar evaluasi tidak berhenti pada urusan distribusi makanan. Ia menekankan bahwa pembahasan MBG juga harus mencakup menu, keamanan pangan, sertifikasi halal, dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II Provinsi Jawa Tengah 2026 di Lorin Hotel Surakarta. Dalam forum itu, Luthfi menegaskan bahwa meski MBG merupakan program pemerintah pusat, daerah tetap harus punya peran aktif dalam menilai pelaksanaannya.
Ia juga meminta pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap program tersebut. Karena itu, satuan tugas yang dibentuk di tingkat kabupaten/kota diminta benar-benar mengawal MBG di wilayah masing-masing.
Luthfi menilai menu MBG tidak bisa diseragamkan sepenuhnya untuk semua daerah. Setiap wilayah memiliki ketersediaan bahan pangan, kebiasaan konsumsi, dan karakteristik anak yang berbeda.
Karena perbedaan itu, ia mendorong adanya pendampingan dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK. Menurutnya, PKK bisa membantu melihat kesesuaian menu, kebiasaan makan anak, hingga penerimaan makanan oleh peserta didik.
Luthfi mencontohkan pendampingan PKK dalam MBG di Solo sebagai pola yang dapat diterapkan di daerah lain. Ia menilai pendekatan ibu-ibu lebih dekat dengan kebutuhan anak sehingga bisa memperkuat pelaksanaan program di lapangan.
Source: www.jpnn.com-
-
-
-
