APBD Jawa Timur yang konsisten berada di kisaran Rp30 triliun hingga Rp35 triliun menempatkan provinsi ini dalam kelompok daerah dengan kapasitas fiskal terbesar di Indonesia. Namun, besarnya anggaran itu baru bermakna jika benar-benar terasa dalam bentuk layanan publik yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, dan kesejahteraan yang meningkat.
Itulah ukuran yang kini menajadi sorotan ketika efektivitas APBD dibaca bukan hanya dari serapan belanja atau besaran nominal, melainkan dari dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dengan ruang fiskal yang kuat, Jawa Timur memang punya modal besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi hasil akhirnya tetap ditentukan oleh kualitas belanja dan ketepatan program.
APBD besar, ruang pembangunan juga besar
Dalam tiga tahun terakhir, APBD Jawa Timur bergerak pada level yang tinggi. Pada 2023, anggarannya berada di kisaran Rp31 triliun, lalu naik menjadi sekitar Rp33,27 triliun pada 2024 dan mencapai sekitar Rp35,92 triliun melalui perubahan anggaran.
Untuk 2025, APBD Jawa Timur ditetapkan sebesar Rp30,23 triliun. Besaran ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kapasitas fiskal sebesar itu membuat Jawa Timur tetap menjadi salah satu motor pembangunan nasional. Tetapi modal fiskal hanya menjadi kekuatan nyata bila anggaran bisa diterjemahkan menjadi manfaat yang dirasakan warga.
Belanja besar belum otomatis efektif
Pada 2023, realisasi belanja daerah Jawa Timur mencapai sekitar Rp34,28 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp21,95 triliun atau lebih dari 64 persen terserap untuk belanja operasi, sedangkan belanja modal tercatat sekitar Rp2,69 triliun atau sekitar 8 persen dari total belanja.
Di sisi lain, alokasi pendidikan mencapai sekitar Rp7,96 triliun atau sekitar 27,3 persen dari total anggaran. Sektor kesehatan mendapat sekitar Rp4,76 triliun atau sekitar 16,3 persen.
Komposisi ini menunjukkan perhatian pada layanan dasar, tetapi efektivitas pembangunan tetap bergantung pada perencanaan, ketepatan sasaran, pelaksanaan program, dan pemerataan manfaat. Besarnya alokasi belum otomatis menghasilkan dampak yang kuat bila hasil akhirnya tidak menyentuh masyarakat secara luas.
Ukuran keberhasilan bergeser ke dampak sosial
Selama ini, keberhasilan APBD sering diukur lewat tingkat serapan anggaran dan capaian administrasi keuangan. Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diraih secara konsisten memang menandakan tata kelola keuangan yang baik.
Tetapi pembangunan tidak berhenti di laporan keuangan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh anggaran publik mampu menekan kemiskinan, membuka lapangan kerja, memperbaiki akses infrastruktur, dan menaikkan kualitas hidup keluarga.
Dalam ukuran itu, APBD Jawa Timur perlu dibaca sebagai instrumen untuk hasil nyata, bukan sekadar angka yang besar di atas kertas. Masyarakat lebih membutuhkan perubahan yang bisa dirasakan daripada pencapaian administratif semata.
Kemiskinan turun, tetapi tantangan belum selesai
Data menunjukkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur memang menurun dalam beberapa tahun terakhir. Namun hingga Maret 2025, jumlah penduduk miskin masih berada pada kisaran 3,84 juta jiwa atau sekitar 9,5 persen dari total penduduk.
Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat sekitar 3,88 persen. Angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, tetapi juga menegaskan bahwa masih ada banyak warga yang rentan secara ekonomi.
Selama APBD Jawa Timur berada pada kisaran Rp30 triliun hingga Rp35 triliun per tahun, kemiskinan memang bergerak turun. Meski begitu, tingkat kemiskinan masih berada pada kisaran satu digit tinggi, sehingga pengurangan kemiskinan tetap memerlukan kebijakan yang berkelanjutan dan lebih tepat sasaran.
Perbandingan dengan daerah lain memberi pelajaran
Perbandingan antarwilayah memperlihatkan bahwa anggaran besar memang penting, tetapi bukan satu-satunya penentu. DKI Jakarta memiliki APBD terbesar di Indonesia, yang dalam beberapa tahun terakhir berada di atas Rp80 triliun, dan tingkat kemiskinannya berada pada kisaran 4 persen.
Jawa Barat, dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mampu menjaga tingkat kemiskinan pada kisaran 7 hingga 8 persen. Sementara Jawa Tengah, yang memiliki karakter ekonomi dan demografi relatif dekat dengan Jawa Timur, masih menghadapi tingkat kemiskinan di atas 9 persen.
Dari situ terlihat bahwa hasil pembangunan ditentukan juga oleh kualitas kebijakan, efektivitas program, karakteristik wilayah, struktur ekonomi, dan kondisi sosial masyarakat. APBD yang besar memberi peluang, tetapi hasilnya tetap bergantung pada cara anggaran dipakai.
Dari angka anggaran ke kesejahteraan nyata
Bagi Jawa Timur, tantangan sesungguhnya adalah menjadikan kapasitas fiskal besar sebagai alat untuk memperkecil ketimpangan dan memperluas manfaat pembangunan. Selama fokus masih bertumpu pada serapan anggaran dan laporan administrasi, ukuran keberhasilan akan tetap sempit.
Yang lebih penting adalah berapa banyak kemiskinan yang bisa dikurangi, berapa banyak lapangan kerja yang tercipta, dan seberapa luas infrastruktur dasar menjangkau desa dan keluarga. Di titik itulah APBD benar-benar diuji sebagai instrumen kesejahteraan rakyat.
Dengan kekuatan fiskal yang besar, Jawa Timur punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa APBD bukan sekadar dokumen anggaran tahunan. Anggaran itu harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, dan kesejahteraan yang lebih nyata.
