Pemprov Jawa Timur optimistis kembali mengamankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Jika capaian itu terwujud, Jawa Timur akan mencatat WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Optimisme itu menguat menjelang penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jatim pada Selasa (9/6/2026). Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyebut hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kondisi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.
Adhy mengatakan informasi yang ia terima dari Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur menunjukkan sebagian besar aspek pengelolaan keuangan Pemprov Jatim sudah sesuai ketentuan. Ia juga menyebut temuan yang muncul tergolong sedikit dan jumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti tidak banyak.
“Insyaallah, dari hasil LHP yang ada, kemarin disampaikan memang alhamdulillah kita akan WTP,” kata Adhy usai menghadiri rapat di DPRD Jatim, Senin (8/6/2026). Ia menilai hasil itu mencerminkan perbaikan pada akuntabilitas, kinerja, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Meski begitu, Adhy belum mengungkap rincian temuan maupun rekomendasi BPK. Ia memilih menunggu penyampaian resmi LHP dalam rapat paripurna DPRD Jatim yang sudah dijadwalkan.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono menegaskan rapat Badan Anggaran DPRD Jatim bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada hari yang sama tidak terkait langsung dengan hasil pemeriksaan BPK. Menurut dia, agenda rapat lebih diarahkan untuk menyelaraskan hasil evaluasi dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Blegur menyebut DPRD dan Pemprov Jatim juga telah menyepakati sejumlah penyesuaian terhadap hal-hal yang dinilai belum sesuai ketentuan. “Kita sepakati semua bahwa DPRD dan eksekutif melakukan perubahan-perubahan berkaitan dengan hal yang tidak sesuai dengan aturan,” ujarnya.
Penyerahan resmi LHP BPK atas LKPD Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2025 di paripurna DPRD Jatim akan menjadi penentu akhir atas optimisme tersebut. Bila opini WTP kembali diberikan, Jawa Timur akan memperpanjang rekam jejak konsistensi pengelolaan keuangan daerah yang sudah terjaga dalam satu dekade lebih terakhir.
