Sejumlah dapur Program Makan Bergizi Gratis di Jawa Tengah berhenti beroperasi sementara setelah dana operasional dari pemerintah pusat belum cair dan masalah sanitasi belum tuntas. Dampaknya terasa langsung di lapangan karena sedikitnya 386 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menghentikan pasokan makanan serentak.
Sekretaris Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis Jawa Tengah, Urip Sihabudin, menyebut persoalan utama berada pada Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL yang belum memenuhi syarat. Ia mengatakan temuan itu berasal dari hasil investigasi tim Satgas terhadap ratusan dapur umum yang dinilai belum layak dari sisi fasilitas sanitasi lingkungan.
Masalah IPAL jadi pemicu utama
Urip menjelaskan bahwa data yang diterima dari koordinator BGN Jawa Tengah menunjukkan ada 386 SPPG yang terdampak. Seluruhnya disebut menghadapi persoalan IPAL, sehingga operasional dihentikan sementara karena dinilai berisiko mencemari lingkungan sekitar.
Penghentian itu disebut terjadi secara masif di berbagai daerah di Jawa Tengah sejak 25 Mei 2026. Kondisi tersebut membuat distribusi makanan untuk kelompok balita, ibu hamil, dan ibu menyusui ikut tersendat.
Dana operasional belum turun
Di sisi lain, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Semarang membenarkan adanya dapur SPPG yang memilih menghentikan operasional karena belum menerima dana operasional dari Badan Gizi Nasional. Kasubag Tata Usaha KPPG Semarang, Bagus Anindito, mengatakan instansinya membawahi sekitar 2.400 unit SPPG di 20 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Bagus menyebut belum cairnya dana itu berkaitan dengan penataan ulang pos anggaran Badan Gizi Nasional oleh Kementerian Keuangan. Ia mengatakan proses tersebut masih berada dalam tahap administrasi dan melibatkan penajaman dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu.
Dampak terasa di Mandiraja
Salah satu wilayah yang terdampak berada di Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Seorang ibu muda setempat, Fitri (25), mengaku terkejut saat menerima pengumuman mendadak dari grup WhatsApp kader Posyandu di lingkungannya.
Fitri menilai masalah program tidak hanya pada penghentian sementara, tetapi juga pada pola distribusi yang selama ini tidak konsisten. Ia menyebut jadwal pengambilan makanan kerap berubah-ubah, dari pukul 09.00, 10.00, hingga pernah baru tersedia sekitar pukul 16.00 sore.
Keluhan soal kualitas makanan
Selain persoalan waktu, warga juga mengeluhkan mutu makanan yang diterima anak-anak. Fitri menilai menu yang dikirim belum sesuai untuk kebutuhan bayi di bawah dua tahun karena kerap berisi tumis sayuran berbumbu tajam dan lauk olahan keras berbahan tepung.
Ia juga menyebut pernah menerima buah-buahan yang sudah busuk dan berbau dari pihak posyandu. Akibat temuan itu, aktivitas dapur umum di wilayah Mandiraja sempat ditutup paksa.
Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak
Penghentian di Jawa Tengah memunculkan sorotan lebih luas terhadap rantai distribusi dan kesiapan fasilitas program di tingkat akar rumput. Warga berharap jeda operasional ini dipakai untuk evaluasi total agar pemerintah tidak hanya mengejar target penyaluran, tetapi juga memperketat standar mutu makanan dan sistem logistik.
Kondisi serupa juga disebut terjadi di luar Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Di wilayah itu, program MBG di posyandu dilaporkan sudah mati suri sejak 4 Mei 2026 dengan alasan perbaikan dapur SPPG.
