Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap harga pangan di daerah. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan stabilitas bahan pokok penting menjadi fokus utama agar gejolak biaya logistik tidak langsung menekan masyarakat.
Luthfi menegaskan pemantauan lapangan sudah disiapkan meski harga kebutuhan pokok hingga kini masih terpantau stabil. Koordinasi dilakukan dengan Bank Indonesia, BUMD, dan stakeholder lain melalui penguatan pantauan harga di tingkat daerah.
TPID Digerakkan Awasi Harga
Tim Pengendalian Inflasi Daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga sudah digerakkan untuk memantau harga secara ketat. Pemerintah daerah diminta tidak menunggu gejolak lebih besar, tetapi membaca potensi perubahan sejak awal.
Menurut Luthfi, jika terjadi kenaikan harga bahan pokok penting, BUMD harus turun mengambil alih. Langkah itu ditujukan agar ketersediaan barang tetap terjaga dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.
Kekhawatiran utama pemerintah daerah muncul dari kemungkinan kenaikan biaya distribusi setelah BBM non-subsidi naik. Kondisi itu dinilai bisa merembet ke harga pangan meski pergerakan di lapangan saat ini belum menunjukkan lonjakan.
Tekanan Harga Tak Selalu Terlihat di Data
Ekonom Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai gejolak harga pangan tidak cukup dibaca dari angka inflasi saja. Ia menyebut data makro bisa terlihat terkendali, tetapi beban nyata di masyarakat bisa jauh lebih berat.
Wisnu menjelaskan bahwa pangan memiliki bobot psikologis dan ekonomi besar, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Saat pengeluaran rumah tangga banyak terserap untuk makan, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat menekan daya beli riil dan meningkatkan beban psikologis.
Ia menilai pemerintah daerah perlu merespons tekanan harga secara taktis, bukan hanya reaktif. Operasi pasar, fasilitasi distribusi antardaerah, dan kerja sama langsung dengan sentra produksi disebut menjadi langkah darurat yang realistis.
Wisnu juga mendorong daerah untuk tidak terlalu bergantung pada satu wilayah produksi. Ia menilai beberapa daerah sudah menunjukkan praktik baik melalui pemendekan rantai pasok dan penguatan produksi hortikultura lokal.
Dampak ke Sektor Keuangan Mulai Diwaspadai
Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah-DI Yogyakarta memproyeksikan kenaikan harga BBM dan pelemahan rupiah akan berdampak pada tingkat non-performing loan di industri jasa keuangan. OJK sudah meminta industri keuangan melakukan stress test sebagai langkah antisipasi.
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah-DI Yogyakarta, Hidayat Prabowo, mengatakan industri perbankan mulai mengambil langkah waspada, terutama yang memiliki eksposur terhadap valuta asing. OJK juga tengah mengkaji kemungkinan kebijakan relaksasi seperti yang pernah diterapkan pada masa pandemi Covid-19.
Hidayat menyebut pihaknya terus mencermati kemampuan industri jasa keuangan untuk beradaptasi. Di tengah tekanan biaya dan potensi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, pengawasan dini diarahkan agar dampaknya tidak melebar ke sektor lain.
