Program Sekolah Maung di Jawa Barat memunculkan catatan kritis dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Anggota DPRD Jabar Zaini Shofari menilai pelaksanaannya terkesan terlalu dipaksakan karena dijalankan luas sebelum seluruh kesiapan pendukung benar-benar matang.
Zaini menilai pola itu berbeda dengan pendekatan Sekolah Garuda Transformasi yang dijalankan pemerintah pusat. Menurutnya, program pusat itu hanya memilih sekolah tertentu melalui seleksi ketat dan memberi penguatan bertahap pada sekolah yang sudah mapan.
Ia menyebut pemerintah pusat menjalankan 12 Sekolah Garuda Transformasi dari total 514 kabupaten/kota. Selain itu, ada empat Sekolah Garuda baru sehingga totalnya menjadi 16 sekolah yang berjalan secara nasional.
Sorotan pada kesiapan program
Berbeda dengan skema bertahap itu, Jawa Barat justru menargetkan Sekolah Maung hadir di seluruh daerah. Totalnya mencapai 41 sekolah yang tersebar di 27 kabupaten dan kota.
Bagi Zaini, target sebesar itu terlalu cepat jika kesiapan belum memadai. Ia menilai kondisi tersebut membuat program terlihat dipaksakan karena tuntutan pelaksanaan datang lebih dulu daripada kelengkapan pendukungnya.
Zaini menyebut DPRD Jabar sejak awal sudah menyampaikan sejumlah catatan. Perhatian utama berada pada kesiapan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta kepastian payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan program.
Usulan pilot project lebih dulu
DPRD Jabar, kata Zaini, lebih mendorong agar Sekolah Maung dijalankan lewat skema percontohan terlebih dahulu. Ia menyebut model itu bisa dimulai dari satu atau tiga sekolah sebelum diperluas secara bertahap.
Menurut dia, pola bertahap memberi ruang evaluasi yang lebih jelas. Setelah hasilnya dinilai, jumlah sekolah bisa ditambah pada tahun berikutnya sampai akhirnya merata.
Zaini menegaskan DPRD tetap mengawal program itu meski memberi banyak masukan. Namun, karena program merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pelaksanaannya tetap berjalan sesuai keputusan eksekutif.
Posisi itu membuat DPRD memilih terus mendorong agar pelaksanaan dilakukan lebih hati-hati. Zaini berharap pendekatan bertahap tetap dipertimbangkan supaya kesiapan guru, fasilitas, dan landasan hukum tidak tertinggal dari target penyebaran sekolah.