Bakom menegaskan program gentengisasi bukan sekadar soal memperbaiki kualitas rumah. Kebijakan ini juga diposisikan sebagai penggerak ekonomi bagi UMKM lokal melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan program tersebut memberi dampak ekonomi langsung bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ia menyebut pemerintah ingin pembangunan rumah layak huni berjalan seiring dengan penguatan ekonomi rakyat.
Program gentengisasi telah masuk ke dalam skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kebijakan ini juga menjadi bagian dari prioritas nasional dalam gerakan Indonesia Asri, yang mengusung hunian Aman, Sehat, Resik, dan Indah.
Penerapan program itu dimulai pada 11 Maret 2026 dari Sentra UMKM genteng Jatiwangi di Majalengka. Pada peluncuran tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melepas 14 truk yang mengangkut sekitar 75.000 genteng dari sentra produksi itu.
Sejak berjalan, total pemesanan telah mencapai 24 truk. Nilai komitmen transaksinya sekitar Rp3 miliar dan berasal dari program pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta.
Dampak program ini terlihat penting bagi sentra produksi genteng tanah liat, termasuk yang berada di daerah seperti Trenggalek. Pelaku UMKM di sektor itu berharap gentengisasi bisa mendongkrak permintaan sekaligus menggerakkan industri mereka.