Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi memulai Sensus Ekonomi 2026 dengan target memotret perputaran ekonomi daerah secara akurat. Sebanyak 36.891 petugas diterjunkan ke lapangan untuk mendata aktivitas usaha di seluruh wilayah Jateng.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta masyarakat dan pelaku usaha bersikap jujur saat memberikan keterangan kepada petugas BPS. Ia menilai data yang akurat akan menjadi dasar utama pemerintah dalam menyusun arah kebijakan, menarik investasi, dan membuka lapangan kerja baru.
Data Jujur Jadi Kunci
Luthfi menegaskan bahwa pelaku UMKM dan usaha rumah tangga tidak perlu cemas ketika didatangi petugas sensus. Ia menjamin seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan tidak dikaitkan dengan kepentingan perpajakan.
Menurut Luthfi, sensus ini memberi gambaran penting tentang kondisi ekonomi Jawa Tengah setelah proses pendataan berlangsung selama 2,5 bulan. Ia menyampaikan pesan itu saat meresmikan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Semarang.
Jawa Tengah Punya Peran Besar
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyebut Jawa Tengah memegang peran krusial dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data awal, wilayah ini memiliki hampir 5 juta unit usaha atau setara 15,25 persen dari total unit usaha di Indonesia.
Sonny menilai keberhasilan pendataan di Jawa Tengah akan berdampak besar terhadap kualitas data ekonomi nasional. Ia menyebut jika pendataan Jateng berjalan baik, maka setidaknya 15 persen kualitas pendataan di Indonesia ikut terbantu.
Pendataan Menyisir Ekonomi yang Tak Selalu Terlihat
Sensus Ekonomi 2026 memakai pendekatan yang berbeda dari periode sebelumnya. Selain berlangsung lebih lama selama 2,5 bulan, petugas juga menyisir sektor pertanian dan klaster rumah tangga secara langsung.
Sonny menjelaskan langkah door-to-door penting karena banyak aktivitas ekonomi kini berjalan lewat platform digital yang tidak terlihat dari luar bangunan usaha. Aktivitas bisnis lewat TikTok dan media sosial lain, kata dia, baru bisa teridentifikasi jika petugas masuk ke rumah-rumah warga.
Kepercayaan Warga Jadi Tantangan Lapangan
Pendataan di lapangan dijadwalkan berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dan mulai memunculkan dinamika di tengah petugas. Salah satunya dirasakan Anastasia Putri, petugas sensus di Kecamatan Gunungpati, yang sudah mendata sekitar 20 kepala keluarga.
Ia mengakui pertanyaan soal hal sensitif seperti pendapatan masih memicu sikap skeptis dari sebagian warga. Karena itu, petugas lebih dulu memberikan edukasi sebelum mengajukan kuesioner.
Anastasia juga memastikan setiap petugas dibekali atribut resmi untuk menghindari penipuan dan menjaga kepercayaan publik. Kelengkapan itu meliputi rompi khusus, surat tugas, dan surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat.
Cetak Biru Kebijakan Ekonomi
Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi blueprint bagi kebijakan ekonomi nasional dan daerah. Data itu nantinya dipakai untuk pembinaan UMKM dan pemetaan investasi strategis di Jawa Tengah maupun tingkat nasional.
Acara pencanangan di Semarang turut dihadiri Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi serta jajaran kepala daerah se-Jawa Tengah. Pemerintah berharap partisipasi masyarakat bisa membuat potret ekonomi daerah ini tersusun lebih lengkap dan lebih tepat sasaran.
