Tekanan ekonomi global kembali memicu peringatan keras dari Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Prof. Dr. Ali Masykur Musa menilai kapitalisme global terus menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi Indonesia, terutama ketika pasar bebas dan kebijakan pro-asing masuk terlalu jauh ke ruang kebijakan publik.
Dalam pandangannya, arah ekonomi nasional tidak boleh bergeser dari prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Pasal 33 UUD 1945. Ia menilai intervensi pasar bebas kerap melanggar dua pijakan itu dan mendorong sikap lebih tegas terhadap kebijakan yang membuka peluang penguasaan asing atas aset vital.
Kritik atas liberalisasi sektor publik
Ali Masykur Musa juga menyoroti liberalisasi sektor publik yang dinilainya perlu diwaspadai. Ia menyebut kritik terhadap Undang-Undang Sumber Daya Air karena aturan semacam itu dianggap merugikan rakyat dan dipandang sebagai pesanan lembaga internasional.
Pernyataan itu ia sampaikan dalam Halaqoh Nasional Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama bertema “Masa depan Indonesia di tengah tekanan ekonomi dan geopolitik global: Agenda Intelektual Nahdliyin di Awal Abad Kedua”. Forum tersebut digelar di Universitas Islam Tribakti (IAIT) Lirboyo Kediri, dengan kehadiran ratusan kader ISNU dari Jawa Timur dan perwakilan PW ISNU se-Indonesia.
Dorongan kemandirian ekonomi nasional
Secara umum, ISNU menegaskan pentingnya kemandirian ekonomi nasional sebagai respons atas tekanan ekonomi global. Ali Masykur mendorong penguatan ekonomi domestik dan ekonomi kerakyatan agar Indonesia tidak bergantung pada kekuatan pasar global.
Ia juga menilai kemandirian ekonomi Nahdlatul Ulama perlu diperkuat. Bagi Ali Masykur, langkah itu penting agar organisasi dan basis warganya tidak terjebak pada ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi eksternal.
Menjaga arah intelektual Nahdliyin
Dalam forum itu, Ali Masykur menyebut perlunya kembali memahami ideologi kerja untuk menandingi hegemoni nilai-nilai kapitalisme dan sosialisme. Ia menempatkan gagasan itu sebagai bagian dari agenda intelektual Nahdliyin di awal abad kedua.
Sejumlah tokoh hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Dr KH Reza Ahmad Zahid selaku Rektor UIT Lirboyo Kediri, Prof KH Muhammad Afif Hasbullah sebagai Pj Ketua ISNU Jatim, Prof Moh Mas’ud Said sebagai Wakil Ketua Umum PP ISNU, Dr Muhammad Yasin dari Bapeda Pemprov Jatim, Prof Dr A Muhibbin Zuhri dari UINSA, dan Dr Abdul Ghoffar dari Ombudsman RI. Kehadiran mereka menegaskan bahwa isu kemandirian ekonomi dan tekanan global menjadi perhatian bersama dalam lingkungan intelektual Nahdliyin.
Sebelumnya, KH Reza Ahmad Zahid menekankan pentingnya keseimbangan antara rasionalitas dan spiritualitas bagi kader ISNU. Ia juga menyebut pentingnya manajemen barokah sebagai pembeda intelektual dengan cendekiawan pada umumnya.
