Jawa Barat mengambil langkah berbeda dalam memetakan ekonomi digital dan usaha kecil yang selama ini mudah luput dari pendataan resmi. Melalui program Jabar Ekotek, pemerintah provinsi mendorong pencatatan usaha berbasis lokasi agar aktivitas ekonomi di tingkat RT dan RW bisa terbaca lebih akurat.
Langkah itu menguat saat Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menjalin komitmen dengan Badan Pusat Statistik untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kesepakatan bersama ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama bupati dan wali kota se-Jawa Barat, serta pimpinan Bank Indonesia, Apindo, dan OJK di Lembur Pakuan, Subang.
Pemetaan usaha dari tingkat lingkungan
Wakil Ketua BPS Sonny Harry Budiutomo menyebut Jabar Ekotek menjadi terobosan yang membedakan Jawa Barat dari provinsi lain. Melalui kebijakan ini, aparatur kewilayahan dari RT hingga RW ditugaskan aktif melakukan geoteaching untuk mencatat titik koordinat setiap tempat usaha.
Metode itu berfokus pada pendataan lokasi usaha secara geografis. Jika di sebuah lingkungan ditemukan warung, toko, atau usaha lain, koordinatnya langsung dimasukkan ke sistem Geoteaching.
Menurut Sonny, cara ini memudahkan BPS melakukan pemetaan awal secara presisi. Pendekatan tersebut juga dinilai penting untuk menangkap aktivitas ekonomi yang tidak selalu terlihat dari luar.
Menyasar usaha digital tanpa plang
Pendataan door-to-door menjadi andalan dalam pelaksanaan sensus ini. Petugas BPS di seluruh kabupaten dan kota akan turun langsung ke lapangan untuk memeriksa aktivitas ekonomi rumah tangga dan pelaku usaha.
BPS menilai pendekatan rumah ke rumah krusial untuk menjangkau pelaku usaha digital yang bekerja dari rumah tanpa plang nama resmi. Dengan cara itu, seluruh aktivitas ekonomi yang bersifat fisik maupun digital diharapkan tercatat lebih utuh.
Skala sensus di Jawa Barat tergolong besar karena provinsi ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Target minimalnya adalah 5,54 juta unit usaha terdata, sementara sekitar 17,7 juta keluarga juga akan dikunjungi.
Sebanyak 40.573 petugas akan diterjunkan untuk mendukung pendataan itu. Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan data lapangan agar sensus bisa membaca kondisi ekonomi masyarakat secara lebih rinci.
Data sebagai dasar anggaran
Dedi Mulyadi menekankan bahwa akurasi data harus menjadi fondasi utama dalam menyusun APBD dan kebijakan pembangunan. Ia mengkritik perencanaan yang masih mengandalkan estimasi kasar ketika data mutakhir tidak tersedia.
Menurut Dedi, pembangunan tidak boleh berjalan berdasarkan kira-kira. Ia menyoroti bahwa sensus nasional umumnya hanya dilakukan 10 tahun sekali, sementara perubahan populasi dan ekonomi terjadi setiap hari.
Ia juga memberi contoh tentang cepatnya perubahan status sosial ekonomi di lapangan. Seorang warga yang sebelumnya berpenghasilan Rp10 juta per bulan bisa jatuh miskin ketika terkena stroke atau harus menjalani cuci darah, sementara warga miskin berpendapatan di bawah Rp1 juta juga bisa mengalami peningkatan.
Dedi kemudian mendorong agar Jawa Barat memiliki ruang anggaran untuk melaksanakan sensus berkala secara mandiri. Ia mengusulkan Sensus Penduduk, Sensus Ekonomi, dan Sensus Pertanian di tingkat provinsi bisa dilakukan setahun sekali, bahkan dua kali setahun jika anggaran memungkinkan.
Sonny menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam agenda Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai komitmen itu sudah terlihat bahkan sebelum tahapan persiapan sensus resmi dimulai pada tahun lalu.
