Badan Pusat Statistik mengerahkan 40.573 petugas untuk Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat. Jumlah itu menempatkan provinsi tersebut sebagai salah satu wilayah terbesar dalam pendataan ekonomi nasional.
Jabar dipilih karena perannya yang besar dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi provinsi ini terhadap produk domestik bruto nasional hampir 13 persen, dengan pertumbuhan ekonomi 5,79 persen secara tahunan.
Petugas sensus akan merekam aktivitas usaha di 27 kabupaten/kota. Pendataan juga menyasar pelaku usaha dan rumah tangga untuk memotret kondisi ekonomi daerah secara lebih utuh.
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyebut pelaksanaan sensus ekonomi memiliki tantangan yang lebih besar dibandingkan sensus penduduk maupun sensus pertanian. Ia mengatakan total petugas sensus secara nasional mencapai 251.000 orang, sehingga Jabar menjadi salah satu daerah dengan kebutuhan personel paling besar.
Pencanangan pelaksanaan SE2026 di Jabar digelar di kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Desa Wisata Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, pada Minggu (21/6/2026). Dalam kegiatan itu, Sonny mengajak pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan sensus.
BPS menargetkan data yang dihasilkan bisa membantu pemerintah daerah memetakan struktur, karakteristik, potensi, dan tantangan ekonomi secara lebih lengkap. Data itu juga dapat dipakai sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran tanpa harus mengeluarkan APBD.
Sonny juga menjelaskan ada empat hal baru dalam SE2026. Pendataan diperpanjang dari semula satu bulan menjadi dua setengah bulan, dan untuk pertama kalinya sensus ekonomi turut merekam aktivitas pertanian.
Secara nasional, pendataan SE2026 dengan metode door-to-door resmi dimulai pada 15 Juni 2026. Di Jawa Barat, petugas sensus akan mendata hingga 31 Agustus 2026.