Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya sinergi baru antara Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Hasoloan Manalu dan para pemangku kepentingan daerah. Ia menilai kolaborasi yang kuat dibutuhkan untuk menjaga tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas di Jawa Timur.
Pesan itu disampaikan Khofifah saat pengukuhan Hasoloan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Ia menyebut Jawa Timur sebagai Bumi Majapahit yang membawa nilai moderasi, toleransi, kerukunan, dan kegotongroyongan, sehingga komunikasi antarpihak harus terus diperkuat.
Khofifah juga berharap Hasoloan dapat menjalankan amanah dengan baik dalam tugas pengawasan internal di Jawa Timur. Menurut dia, kebersamaan seluruh pihak menjadi modal penting agar tugas-tugas BPKP di daerah bisa berjalan seiring dengan kebutuhan pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Hasoloan menyatakan pengukuhan tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan diri kepada para mitra kerja. Ia ingin memperkuat kontribusi BPKP melalui peran pengawasan internal di Jawa Timur.
Hasoloan menegaskan BPKP siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah. Fokus kerja sama itu mencakup penguatan tata kelola pembangunan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas di Jawa Timur.
Ia menyebut langkah awal yang akan dilakukan adalah membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dengan mitra kerja, termasuk pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota. Menurut dia, perbaikan tata kelola tidak dapat dikerjakan sendiri oleh BPKP tanpa dukungan pihak lain.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menilai BPKP selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Ia menyebut peran itu penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, transparansi, dan akuntabilitas.
Adhy mengatakan pemerintah provinsi kerap meminta pendampingan dan pengawasan dari BPKP untuk mengidentifikasi persoalan yang sudah terjadi maupun potensi masalah yang bisa muncul. Hasil pengawasan itu kemudian ditindaklanjuti melalui perencanaan yang sesuai dengan ketentuan.