Antrean truk dan bus untuk membeli solar kembali terjadi di berbagai SPBU di Jawa Timur. Di tengah situasi itu, Organda Jatim menyebut kelangkaan yang muncul bukan sekadar soal pasokan di lapangan, melainkan terkait kuota BBM subsidi yang menurun dan pola distribusi yang ikut terganggu.
Ketua DPD Organda Jatim Firmansyah Mustafa mengatakan temuan di lapangan menunjukkan banyak SPBU tidak lagi menjual solar atau kehabisan stok. Ia juga menerima laporan dari operator bus, angkutan trailer, dan truk, termasuk dari anggota yang memiliki SPBU, bahwa persoalan utama hari ini terletak pada kuota.
Kuota turun, pasokan ikut mengetat
Firmansyah menjelaskan kuota BBM subsidi, terutama solar, disalurkan melalui BPH Migas dengan sistem kuota bulanan. Untuk bulan Juni, kuota itu disebut turun hingga 14 persen dibanding bulan sebelumnya.
Menurut dia, penurunan itu membuat kuota solar yang disalurkan ke Pertamina lalu ke SPBU-SPBU juga ikut menyusut sekitar 12 hingga 14 persen. Ia menilai kondisi tersebut memicu persoalan tatanan kuota yang semakin ketat di level penyalur.
Dampaknya, sejumlah SPBU tidak bisa menjual solar setiap hari. Organda Jatim menemukan ada SPBU yang hari ini melayani solar, tetapi keesokan harinya berhenti menjual karena jatah yang tersedia terbatas.
SPBU ikut terjepit aturan kuota
Firmansyah menyebut banyak pengusaha SPBU berada dalam posisi serba salah karena harus menghindari sanksi dari Pertamina. Jika kuota habis sebelum akhir bulan atau terlanjur over kuota, SPBU bisa terkena sanksi.
Di sisi lain, SPBU juga disebut tetap bisa kena sanksi bila masih menyisakan kuota. Kondisi ini membuat pengelola SPBU kebingungan menentukan pola penjualan solar di tengah kuota yang ketat.
Organda Jatim menyebut fenomena SPBU bergantian menjual solar, terutama yang muncul setelah tanggal 20, menjadi salah satu tanda adanya tekanan pada sistem distribusi. Situasi ini ikut memicu antrean panjang di banyak titik.
Angkutan darat terdampak langsung
Kelangkaan solar disebut sangat memukul angkutan darat, mulai dari bus hingga truk trailer. Saat antrean di SPBU bisa berlangsung satu hingga dua jam, waktu operasional kendaraan habis hanya untuk menunggu bahan bakar.
Firmansyah menilai waktu itu seharusnya bisa dipakai untuk menarik penumpang atau mengambil rit untuk truk. Akibatnya, kelancaran operasional angkutan terganggu dan distribusi barang di daerah ikut terdampak.
Karena itu, Organda Jatim mendorong pemerintah lebih fokus mengatasi masalah solar subsidi untuk angkutan umum dan logistik. Menurut Firmansyah, sektor ini paling merasakan dampak ketika pasokan terganggu di lapangan.
Usulan skema subsidi yang lebih tepat sasaran
Firmansyah juga mengusulkan agar sistem barcode dihapus jika memang dinilai tidak efektif membatasi pembelian solar subsidi. Ia menilai pembelian solar subsidi seharusnya diprioritaskan untuk angkutan umum berpelat kuning, bukan kendaraan pribadi.
Ia juga mengusulkan agar penyaluran solar subsidi disambungkan dengan data Samsat melalui plat nomor, STNK, dan status pajak kendaraan. Menurut dia, kendaraan yang pajaknya mati tidak semestinya tetap bisa membeli solar subsidi.
Selain soal penyaluran, Firmansyah menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan bertahap bila beban subsidi solar dinilai terlalu berat. Ia menyebut pengusaha kemungkinan lebih menerima kenaikan perlahan daripada menghadapi kelangkaan berulang di SPBU.
